BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat akhirnya angkat bicara terkait polemik Gaji dan Tunjangan Jumbo rumah anggota DPR, bukan karena nilainya yang bisa menembus lebih dari Rp 100 juta per bulan, tetapi juga lantaran adanya tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang membuat seolah-olah para wakil rakyat bebas dari kewajiban pajak.
Pernyataannya muncul sehari setelah unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di depan Gedung DPR, Senin (25/08), berujung ricuh dan memicu gelombang kritik publik di media sosial.
Menurut Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat M Raup mengatakan, bahwa “Polemik ini muncul di tengah kemarahan publik yang memuncak akibat laporan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta per bulan, di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit,”tegasnya.
Unjuk rasa yang digelar pada Senin (25/08/2025) oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, berlangsung panas dan sempat melumpuhkan lalu lintas serta jalur KRL di sekitar Stasiun Palmerah.
Rakyat kini sedang dalam kesusahan, kesulitan mencari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” tegasnya kembali M Raup.
Di tengah krisis ekonomi seperti ini dan ketimpangan sosial yang tajam, isu soal tunjangan dan gaji pejabat negara dipastikan akan terus menerus menjadi sorotan publik,”ujarnya M Raup selaku Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat.
Kemarahan terhadap DPR tak hanya terjadi di jalanan, tapi juga terus mengalir di media sosial. Tagar-tagar seperti #BubarkanDPR dan #GajiDPR100Juta menjadi trending topik selama beberapa hari terakhir.
Benahi dan Sejahterakan dahulu Rakyat, sebelum Wakil Rakyat mensejahterakan dirinya sendiri,”pungkasnya.
Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup/Egha. Editor Red : Egha.
“`
