GORONTALO UTARA – Kondisi jalan rintisan yang menghubungkan Desa Malambe, Desa Ponelo, hingga Desa Otiola di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara, kini menjadi sorotan tajam dari kalangan jurnalis nasional. Jalan yang penuh lumpur, berlubang, dan rusak parah, mempersulit akses bagi kendaraan maupun pejalan kaki. Masyarakat setempat mengeluhkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang layak, meski jalan ini merupakan akses vital bagi kehidupan mereka.
Masno, anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional dan juga putra asli Ponelo, dalam kunjungan pribadinya langsung ke lokasi tersebut menegaskan keprihatinannya terhadap kondisi jalan ini. Menurutnya, meski jalan ini penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dan wakil rakyat setempat tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perbaikan infrastruktur tersebut.
“Jalan ini seolah-olah dilupakan. Padahal ini adalah akses vital bagi warga Ponelo Kepulauan. Ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah sangat lemah. Di mana keberpihakan wakil rakyat yang seharusnya berjuang untuk kepentingan masyarakat?” kritik Masno dengan nada yang tajam.
Masno juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, termasuk dalam hal program pembangunan infrastruktur daerah. Jika jalan vital seperti ini dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan berarti, maka pertanyaan besar yang muncul adalah: untuk siapa fungsi pengawasan tersebut dijalankan?
“Jika pengawasan DPRD hanya sekadar formalitas, lalu untuk siapa? Untuk rakyat atau sekadar pencitraan politik lima tahunan?” tambahnya.
Pernyataan Masno ini mencuatkan keresahan lebih lanjut di kalangan masyarakat dan jurnalis nasional yang tergabung dalam PPWI. PPWI menilai bahwa kelalaian ini adalah cerminan kegagalan legislatif dalam menjalankan amanahnya sebagai pengawas anggaran dan pembangunan daerah. PPWI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih lantang dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata, tanpa terkecuali daerah-daerah terpencil seperti Ponelo Kepulauan.
PPWI juga mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo Utara, segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak ini. Selain itu, pengawasan terhadap alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di daerah harus diperketat agar tidak terjadi pemborosan dan ketidaktransparanan.
“Kami tidak ingin masyarakat di daerah terpencil seperti Ponelo Kepulauan terus terabaikan. Kami mengajak masyarakat untuk bersuara lebih keras agar akses pembangunan tidak hanya terfokus di pusat kota, tetapi juga merata hingga ke desa-desa yang membutuhkan,” ujar Masno.
PPWI mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan dan menuntut agar semua pihak yang terlibat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil. PPWI Nasional akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar, dan tidak ada lagi pembiaran terhadap kelalaian infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.(M)
NARASUMBER PEWARTA: KANAL SINDO. EDITOR RED: EGHA.
