BANDUNG BARAT, JABAR | Pada suatu waktu mendapat informasi dari seorang warga tentang rumah yang tidak layak huni di Desa Ciptagumati, Cikalongwetan, Bandung Barat, Jabar , Selasa,(14/01/2025).

Berdasarkan informasi awal, langsung dilakukan pengecekan oleh staf ke lokasi dimaksud.

Berdasarkan informasi visual yang dikirimkan, rumah dimaksud dalam kondisi yang sangat rapuh karena terbuat dari kayu yang sudah dimakan usia.

Untuk mempercepat langkah assessment terhadap informasi demikian, dilakukan pula koordinasi dengan kepala desa tempat rumah itu berdiri.

Hasil koordinasi dengan kepala desa, dibuat langkah cepat untuk segera memperbaikinya dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa.

Langkah cepat dilakukan dengan dilatari kondisi rumah yang sangat mengkhawatirkan, sehingga bila sewaktu-waktu roboh dapat menimbulkan korban dengan kerugian yang lebih besar lagi.

Penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu) merupakan upaya yang dilakukan untuk menciptakan peningkatan kualitas tempat tinggal warga, sehingga benar-benar layak untuk ditempati.

Langkah perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi).

Sedikitnya terdapat tiga indikator penetapan rutilahu, yaitu terkait keselamatan bangunan, kesehatan penghuni rumah, serta kecukupan minimal luas bangunan.

Dengan kepemilikan rumah layak huni, setiap warga yang mendiaminya dapat hidup nyaman serta terjaga kesehatannya.

Menciptakan kondisi rumah demikian, harus menjadi perhatian serius bagi setiap pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa.

Keberadaan rutilahu pada satu daerah menjadi tantangan yang harus dicarikan solusinya, karena hal itu merepresentasikan rendahnya tingkat perekonomian warga yang menjadi pemiliknya.

Keberadaan rutilahu pada satu daerah, terutama di perdesaan menjadi sebuah tantangan tersendiri yang harus sesegera mungkin disikapi.

Kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan adalah dengan menerapkan intervensi perbaikan terhadap rutilahu dimaksud.

Penerapan kebijakan tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan kuantitas keberadaannya yang tidak jarang membuat miris setiap orang.

Penerapan kebijakan perbaikan rutilahu harus didasari oleh keberadaan data aktual.

Keberadaan data aktual tentang kondisi rutilahu menjadi informasi yang sangat penting, sehingga menjadi dasar intervensi perbaikan oleh pemerintah desa.

Bahkan informasi ini bisa pula disampaikan oleh pemerintah desa kepada para pemangku kepentingan di level atas.

Ketersampaian data pada pemerintahan level atas dilakukan dengan harapan agar data itu menjadi dasar pengucuran dana untuk perbaikan rutilahu.

Untuk mendapat data faktual, secara rutin pemerintah desa bersama para pemangku kepentingan lainnya harus terus melakukan asesmen terhadap keberadaan rutilahu pada daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Asesmen dilakukan untuk memastikan tingkat kelayakan setiap rumah yang tergolong rutilahu, sehingga menjadi acuan penetapan prioritas perbaikan yang akan dilakukan.

Dalam regulasi tentang penganggaran, dana desa atau dana lainnya dimungkinkan digunakan oleh setiap pemerintah desa untuk perbaikan rutilahu.

Sekalipun demikian, ketersediaan dana yang bisa diarahkan guna perbaikan rutilahu ini memiliki keterbatasan, sehingga pemangku kepentingan di desa dimungkinkan hanya mampu mengintervensi sebagian kecil rutilahu.

Pada umumnya, ketersediaan anggaran yang digelontorkan pemerintah ke setiap desa serta kemampuan desa dalam menggali pendapatan asli desa tidak berbanding lurus dengan keberadaan rutilahu yang dihuni setiap warganya.

Data rutilahu yang ada dan terdokumentasikan oleh pemerintah desa tidak jarang melebihi pagu anggaran yang tersedia.

Dengan demikian, penetapan prioritas perbaikan rutilahu berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan pemerintah desa menjadi dasar kebijakan penetapan anggaran.

Selain itu, intervensi perbaikan rutilahu bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan leading sektor OPD yang membawahi penataan perumahan rakyat.

OPD inilah yang harus terus bergerak untuk mencari potensi pendanaan yang dimungkinkan, sehingga dapat dimanfaatkan guna melakukan perbaikan rutilahu yang ada.

Potensi dana yang dapat diterapkan tentunya yang berasal dari anggaran pemerintah, baik dana transfer pemerintah pusat pada pemerintah daerah, maupun dana yang menjadi pendapatan asli daerah.

Dalam konteks ini, tidak pula memarginalisasikan keberadaan berbagai perusahaan yang ada pada setiap daerah.

Setiap perusahaan dimungkinkan melakukan intervensi perbaikan rutilahu dengan memanfaatkan ketersediaan dana Corporate Social Responsibiliti (CSR).

Setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Sekalipun prosentase dana CSR setiap perusahaan pada setiap daerah tidak sama karena tergantung regulasi yang ditetapkan daerah, CSR bisa menjadi sandaran pendanaan dari program perbaikan rutilahu ini.

Pemanfaatan dana CSR menjadi sangat strategis karena dapat berkontribusi untuk melahirkan rumah layak huni bagi warga yang terkendala pada sisi ekonomi, terutama warga yang bertempat tinggal di sekitar perusahaan.

Mendorong peningkatan kuantitas perbaikan rutilahu merupakan langkah yang tidak bisa dilakukan oleh satu atau dua entitas, tetapi harus dilakukan bersama oleh berbagai pemangku kepentingan.

Langkah kebersamaan harus dibangun sehingga akan lebih banyak rutilahu yang diintervensi melalui program perbaikan.

Sekalipun demikian, keakuratan data rutilahu yang disodorkan harus benar-benar akuntabel, data faktual sehingga pemangku kepentingan tidak salah dalam melakukan intervensi.

Narasumber Pewarta : Dadang A. Sapardan
(Camat Cikalongwetan, Kab. Bandung Barat)/ DasARSS IiNews Jabar. Editor Red: Egha.

JEJAK24JAM.COM | TEMANGGUNG, JAWA TENGAH – Kasus dugaan mafia BBM subsidi yang menyeret nama oknum polisi berinisial Siswo dari Satlantas Polres Temanggung terus menjadi sorotan publik. Investigasi mendalam oleh sejumlah jurnalis berhasil mengungkap praktik manipulasi barcode BBM subsidi milik orang lain menggunakan kendaraan truk dan Mitsubishi L300. Praktik ini dilakukan untuk mengambil keuntungan dari selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi, yang merugikan masyarakat luas.

Pemberitaan ini memicu gelombang reaksi dari berbagai pihak, mulai dari desakan agar kasus ini diusut tuntas hingga upaya untuk membungkam media melalui intimidasi dan tawaran suap. Para jurnalis yang mengangkat kasus ini menegaskan bahwa laporan yang diterbitkan telah memenuhi kaidah jurnalistik berdasarkan bukti yang kuat dan mematuhi prinsip 5W1H (What, Who, When, Where, Why, How).

Keberanian media dalam mengungkap fakta ini menjadi bukti bahwa jurnalisme yang bertanggung jawab adalah pilar utama dalam menjaga transparansi dan keadilan di tengah masyarakat.

Upaya Suap Ditolak Tegas oleh Tim Jurnalis Berbagai Media

Pada 7 Januari 2025, seorang pria berinisial Boby yang diduga utusan Siswo mendatangi kantor redaksi PortalIndonesiaNews.Net dengan maksud meminta penghapusan berita terkait. “Kami siap memberikan kompensasi agar berita ini tidak lagi dipublikasikan,” ujar B dalam pertemuannya.

Namun, integritas dan komitmen para jurnalis untuk tetap mengungkap kebenaran berhasil menggagalkan upaya ini. Rekaman CCTV menunjukkan B menyebut nama seseorang berinisial BY, warga Semarang yang diduga menjadi operator lapangan dalam praktik manipulasi BBM subsidi ini. Selain itu, ia mengaku bahwa operasional ini didanai langsung oleh Siswo memperlihatkan keterlibatan oknum polisi dalam jaringan tersebut.

Tidak berhenti di situ, pada 10 Januari 2025, B kembali mendatangi kantor redaksi untuk tujuan serupa. Kali ini, kedatangannya bersamaan dengan tim Propam Polres Temanggung yang meminta keterangan dari pihak media serta sejumlah bukti. Mereka juga menerima laporan bantahan dari media lain terkait pemberitaan ini. Setelah tim Propam meninggalkan lokasi, B kembali mencoba menyuap pihak media, tetapi upaya tersebut tetap gagal.

Manipulasi dan Bantahan Tanpa Dasar

Dalam upaya membantah pemberitaan, muncul artikel dari media lain yang dianggap tidak profesional. Artikel tersebut tidak dilengkapi data pendukung yang memadai, tidak mematuhi kaidah jurnalistik 5W1H, dan tidak melibatkan konfirmasi kepada media yang pertama kali menerbitkan berita.

Warsito, seorang pakar media, menegaskan bahwa hak jawab adalah hak setiap individu atau kelompok, tetapi harus dilakukan secara etis dan profesional. “Bantahan tanpa dasar yang disampaikan melalui media lain hanya menunjukkan upaya untuk mengaburkan fakta, bukan klarifikasi yang valid,” tegas Warsito.

Fakta-Fakta Mengejutkan

Selama interaksi dengan tim redaksi, B mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai jaringan mafia BBM subsidi ini. Ia mengaku menggunakan sepeda motor yang telah dimodifikasi untuk mengangkut pertalite dalam jerigen. Setiap motor mampu membawa satu jerigen penuh, yang kemudian dijual kembali dengan harga lebih tinggi.

Modus serupa juga dilakukan oleh pengemudi kendaraan berat seperti truk dan Mitsubishi L300, yang menggunakan barcode palsu untuk membeli BBM subsidi dalam jumlah besar. Praktik ini diduga berlangsung dalam skala luas dan terorganisir, melibatkan banyak pihak dalam jaringan tersebut.

Langkah Hukum yang Tegas

Tim hukum media yang dipimpin oleh RR. Rini Siswanti, SH., M.Hum., menyatakan komitmen untuk melibatkan Pertamina dan aparat kepolisian dalam menindaklanjuti kasus ini. “Kami memiliki bukti-bukti yang cukup kuat untuk melaporkan kasus ini. Tindakan ini melanggar hukum dan merugikan masyarakat luas,” tegas Rini.

Barang Bukti yang Menguatkan Investigasi

Tim investigasi jurnalis telah mengantongi sejumlah barang bukti penting, di antaranya:

1. Rekaman CCTV yang menunjukkan upaya suap.

2. Rekaman percakapan terkait permintaan penghapusan berita.

3. Foto kendaraan yang digunakan untuk memanipulasi barcode BBM subsidi.

4. Pengakuan dari koordinator lapangan berinisial D.

Barang bukti ini akan digunakan untuk mendukung laporan hukum yang diajukan kepada pihak berwenang.

Dasar Hukum dan Jeratan Pasal

Praktik mafia BBM subsidi ini melanggar sejumlah peraturan hukum di Indonesia, antara lain:

1. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

2. Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

3. Pasal 423 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang.

4. Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan.

Desakan Publik untuk Penegakan Hukum

Publik berharap agar aparat hukum dapat mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada semua pihak yang terlibat. Tidak hanya itu, masyarakat juga mendesak adanya reformasi internal di tubuh kepolisian untuk mencegah keterlibatan aparat dalam jaringan kriminal semacam ini.

Ketua LCKI (Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia) Jawa Tengah, Y. Joko Tirtono, SH., mengatakan, “Kasus ini adalah ujian besar bagi integritas aparat penegak hukum. Transparansi dan keadilan adalah kunci untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.”

Kesimpulan

Kasus ini menunjukkan bahwa praktik mafia BBM subsidi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat. Keberanian media dalam mengungkap fakta ini menjadi tonggak penting dalam mendorong penegakan hukum yang transparan dan adil.

“Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Jika oknum aparat terlibat, mereka harus mendapatkan sanksi yang tegas. Kepercayaan masyarakat harus dipulihkan,” ujar salah seorang warga Temanggung yang berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua pihak.

NARASUMBER PEWARTA : SUMARNO 2581. EDITOR RED: EGHA.