CIKARANG – Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustofa menghadiri kegiatan kunjungan dan silaturahmi Komandan Korem 051/Wijayakarta Brigjen Inf. Nugroho Imam Santoso bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, pada Rabu (7/5/2025).

Acara tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati, Gedung Bupati Lantai 2, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat. Kegiatan ini bertujuan mempererat sinergi dan soliditas antara TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah dalam menjaga stabilitas keamanan serta mendukung pembangunan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Dalam pertemuan itu, Brigjen Inf. Nugroho Imam Santoso menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif, terlebih dalam menghadapi berbagai agenda nasional dan lokal. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi Forkopimda Kabupaten Bekasi yang selama ini telah terjalin erat.

Sementara itu, Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Mustofa menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dengan TNI dan pemerintah daerah.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Danrem 051/Wijayakarta. Momen ini menjadi penguat kebersamaan dan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas kamtibmas di Kabupaten Bekasi. Kolaborasi yang solid adalah kunci menghadapi berbagai tantangan ke depan, terutama menjelang pelaksanaan agenda nasional seperti Pilkada,” ujar Mustofa.

Kegiatan berlangsung dengan penuh keakraban, diselingi diskusi hangat, ramah tamah, dan sesi foto bersama seluruh unsur Forkopimda yang hadir.

NARASUMBER PEWARTA: TEGUH. EDITOR RED: EGHA.

BANDUNG BARAT, JABAR – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan publik, berbagai problema silih berganti datang dari Bupati Pertama hingga Bupati terpilih Kabupaten Bandung Barat yang menjabat saat ini menjelang 100 hari kerjanya, namun sepertinya tidak ada gebrakan atas program nya serta nilai positif dalam menjalankan tugasnya , yang bermanfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat pada umumnya.

Menurut Wempy sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, melihat perkembangan perubahan menjelang 100 hari Kerja Bupati Kabupaten Bandung Barat yang saat ini menjabat, tidak ada perubahan yang signifikan,  contohnya:  kinerja Bupati Bandung Barat seperti bersih – bersih sungai citarum, dan itu telah diketahui bersama dengan jelas fungsi dan tugas dari sejumlah petugas dari citarum harum itu tupoksinya,”ungkapnya.

Cobalah Bupati Bandung Barat lebih memperhatikan sekelilingnya, tak perlu jauh-jauh, di sekitar Kantor Pemerintahan KBB saja dahulu, yang terkesan bak seperti hutan, penuh dengan rumput liar yang tinggi, kumuh dan kotor, parkiran tidak berfungsi , dan lainnya, yang memerlukan tangan super power atas kepedulian dan kebijakan seorang Pemimpin, agar dapat memberikan contoh pada masyarakat juga bawahannya, untuk Gerak Cepat (Gercep) baik dalam hal penanggulangan darurat sampah, dampak bencana alam, perbaikan lingkungan kerja , dan permasalahan -permasalahan lainnya yang menjadi PR bagi Bupati Bandung Barat,”tambahnya.

Sebagai Pengamat Kebijakan Publik dan Politik, dari hasil analisis di lapangan, dalam pengamatannya menilai lingkungan gedung Pemda Bandung Barat tempat dimana kantor kerja Bupati Bandung Barat butuh pembenahan, karena  nampak tidak terurus, contohnya  dari segi kebersihannya, tak ada nampak petugas kebersihan dan nampak lingkungan Pemda Bandung Barat yang tidak terurus, hal ini menjadi pertanyaan bagi saya, apakah ada petugas kebersihan ? padahal sudah di Instruksi kan Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi , Jabar Istimewa Bersih dari Sampah,” ungkapnya Wempy.

Dalam upaya menjelang 100 hari kerja Bupati Bandung Barat, mungkin dengan program Bersih -bersih nya lebih baik di Gedung tempat Beliau kerja terlebih dahulu,  kolaborasi dengan Masyarakat dan Dinas – dinas terkait lebih efektif dan efesien, karena gedung Pemda Bandung Barat adalah salah satu tempat pelayanan bagi Warga Masyarakat pada umumnya,  Bagaimana tidak menjadi sorotan publik, apabila tempat dimana untuk Pelayanan Publik tersebut tidak terawat dan terkesan kotor, dan kumuh, hingga membuatnya kurang elok dipandang,” jelasnya.

Bupati Bandung Barat Jeje, perlu mengevaluasi ulang kinerja para pembantunya untuk Reformasi Birokrasi, ambil sikap yang tegas agar marwah wibawa Pimpinan terjaga dengan baik,”ujarnya.

Masalah lainya Sampah yang sudah menjadi urusan klasik, yang harus di tempatkan pada posisi tertentu, coba ajak masyarakat bersama masyarakat bersih bersih wilayah, dengan berbagai metode yang dapat memikat Warga Masyarakat Bandung Barat untuk menjaga Kebersihan lingkungan,”tambahnya.

Hal – hal kecil inilah yang tentunya dapat memberikan dampak positif ,  dan banyak hal positif lainnya yang dapat membawa perubahan kemajuan untuk KBB dapat dilakukan oleh Bupati Bandung Barat yang saat ini menjabat.

Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang di nilai kurang dan minim SDM yang mumpuni, dipandang perlu di hadirkan orang – orang yang profesional dalam bidang nya masing – masing, dan Bupati wajib di dampingi oleh Staff Ahli/ Ahli Staff yang siap kerja dan dapat membantu kinerja Bupati Bandung Barat, baik ide dan gagasan dari berbagai ahli yang wajib di jalankannya.

Jabatan Bupati adalah Jabatan Politik, harus lebih hati – hati dalam mengeluarkan setiap Kebijakan – Kebijakan dan statement nya, input dan saran dari para ahli di bidangnya, dan dampak dari Kebijakan yang akan di keluarkan nya, agar  tidak ada unsur yang merugikan masyarakat, bahkan diharapkan bentuk Kebijakan yang pro rakyat Kabupaten Bandung Barat,” pungkasnya.

Bupati Bandung Barat pada posisi sekarang ini, bukan milik Partai pengusungnya, akan tetapi milik semua yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Disinilah Bupati harus Smart dalam menilai mana yang lebih krusial dan mana yang dapat dilaksanakan secara proses tahapan,”ujarnya kembali.

Sebagai usul dan saran saja, jalani tugas pokok dan fungsi sebagai Bupati yang tertuang dalam undang – undang dasar secara jelas dan terang, begitupun Wakil Bupati , Kami Berharap Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat dapat bersama – sama menjalankan tugasnya, untuk satu tujuan kemajuan pembangunan
Kabupaten Bandung Barat agar mengalami perubahan yang lebih baik, totalitas dalam segala aspek yang ada, semoga ini menjadi bahan catatan penting yang harus di jalankan dalam kurun waktu menjelang 100 hari kerja, ” tutupnya.

Narasumber Pewarta: Pengamat Kebijakan Publik Dan Politik ( R. Wempy Syamkarya) . Editor Red :  Egha.“`

BOGOR, JABAR – Keluarga Besar Yongmoodo Bogor Raya sukses menggelar acara Halal Bi Halal dan Silaturahmi yang diselenggarakan di Resto Lesung Mas, Kota Bogor, pada Jumat (2/5/2025).

Bertemakan “Persatuan di Atas Perbedaan, Kekuatan Kita Bersama”, kegiatan ini menjadi momen penting untuk mempererat jalinan persaudaraan lintas profesi, latar belakang, dan institusi.

Acara ini dihadiri oleh tokoh-tokoh strategis dari unsur pemerintahan, TNI, akademisi, serta pimpinan organisasi kemasyarakatan dan bela diri. Turut hadir Kepala Istana Kepresidenan Bogor Bapak Erwin Wicaksono, S.E., M.M. ,Kepala Sub Komando Garnisun Tetap 0606/Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna,Kapen Kodiklatad (Kepala Penerangan Kodiklatad): Letkol Inf Nugraha, S.H.,M.I.P. ,Perwakilan International Yongmoodo Federation Mr. Kim Kyoung Hawan,Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor Bapak Agustian Syah,Ketua Yongmoodo Bogor Raya Bapak Danang Roosdianto Manaf, Ph.D.,Sekretaris Yongmoodo Bogor Raya Bapak Toto Sugiarto, S.H., M.Si. ,Bendahara Yongmoodo Bogor Raya Bapak Maulana Hasanudin, S.I.Kom. ,Ketua DPD Timur Indonesia Bersatu (TIB) Bogor Raya Bapak Billy Sitania ,Ketua Umum Barisan Benteng Raya Padjajaran (BBRP) Bapak Michael Alex Wilson ,Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan,Keluarga Besar Yongmoodo Bogor Raya dan Tamu undangan lainnya .

Kehadiran lintas elemen ini menjadi simbol bahwa olahraga dan bela diri dapat menjadi jembatan pemersatu bangsa.

Dalam sambutannya, Ketua Yongmoodo Bogor Raya, Bapak Danang Roosdianto Manaf, Ph.D., mengumumkan rencana besar organisasi untuk membuka dojo baru yang lebih besar di akhir tahun 2025. Rencana ini lahir dari tekad untuk meningkatkan pembinaan atlet dan menghadapi tantangan berskala dunia.

“Insyaallah, kami akan membuka dojo yang lebih besar di akhir tahun ini. Tadi guru dari International Yongmoodo Federation menyampaikan bahwa dua tahun ke depan akan ada kejuaraan dunia. Ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk bersiap sejak sekarang,” ujar Bapak Danang dengan penuh semangat.

Ia menambahkan, fasilitas baru ini akan menjadi pusat pelatihan terpadu bagi atlet-atlet muda di Bogor Raya yang ingin berkiprah di tingkat internasional, serta menjadi bagian dari perjalanan menuju Indonesia Emas 2045.

Perwakilan dari International Yongmoodo Federation, Mr. Kim Kyoung Hawan, turut menyampaikan apresiasi terhadap perkembangan pesat Yongmoodo di Bogor dan menyatakan komitmen untuk terus mendukung perkembangan yongmoodo di Indonesia.

Dukungan yang sama juga datang dari Kepala Istana Kepresidenan Bogor, Bapak Erwin Wicaksono, S.E., M.M., yang mengungkapkan harapannya agar cita-cita besar keluarga Yongmoodo Bogor Raya dapat tercapai.

“Saya mendukung sepenuhnya apa yang dicita-citakan oleh keluarga besar Yongmoodo Bogor Raya. Semoga dimudahkan segala-galanya dan sukses selalu” ucap Beliau dengan penuh semangat.

Dukungan terhadap Yongmoodo Bogor Raya mengalir dari berbagai pihak, salah satunya datang dari unsur militer Mayor Inf Irwan Suwarna, selaku Kepala SubKomando Garnisun Tetap 0606/Bogor, yang menyampaikan apresiasi atas peran para pembina Yongmoodo dalam membina anggota TNI di bidang bela diri.

“Saya mewakili Angkatan Darat, mengucapkan terima kasih kepada para guru termasuk Guru Besar Yongmoodo Bogor Raya, Mas Danang. Serta Mas Toto, yang telah membina TNI dalam urusan bela diri. Ini bukan sekadar soal fisik, tapi juga tentang kedisiplinan, pembentukan karakter, dan kemampuan mengendalikan emosi. Saya sangat bahagia dan bersyukur bisa hadir di tengah rekan-rekan semua,” ungkapnya.

Pernyataan ini memperkuat posisi Yongmoodo Bogor Raya sebagai mitra strategis yang tak hanya berkontribusi dalam aspek olahraga, tapi juga pembinaan moral dan karakter di kalangan militer dan masyarakat umum.

Bernaung di bawah dojo utama ‘Yong Mu Kwan’, Yongmoodo Bogor Raya terus menorehkan prestasi membanggakan hingga level internasional. Kolaborasi dengan berbagai unsur lapisan masyarakat menjadi kunci utama pencapaian ini.

Sekretaris Jenderal Toto Sugiarto dan Bendahara Umum Maulana Hasanudin menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak .

Acara ditutup dengan suasana yang menggetarkan hati: penampilan istimewa dari duo violinist — Ketua Yongmoodo Bogor Raya, Bapak Danang Roosdianto Manaf, Ph.D.,berkolaborasi dengan pemain biola legendaris Indonesia, Bapak Hendri Lamiri.

Alunan musik klasik yang dibawakan tidak hanya memukau para hadirin, tetapi juga menjadi simbol harmoni antara seni, olahraga, dan semangat kebangsaan.

Penampilan ini menyempurnakan makna dari Halal Bi Halal — bahwa silaturahmi sejati bukan hanya lewat kata dan salam, tetapi juga melalui getaran rasa.(Red).

Narasumber / Pewarta: Kepala Sub Komando Garnisun Tetap 0606/Bogor Mayor Irwan Suwarna/Egha. Editor Red:Egha.

“`

GORONTALO UTARA – Kondisi jalan rintisan yang menghubungkan Desa Malambe, Desa Ponelo, hingga Desa Otiola di Kecamatan Ponelo Kepulauan, Gorontalo Utara, kini menjadi sorotan tajam dari kalangan jurnalis nasional. Jalan yang penuh lumpur, berlubang, dan rusak parah, mempersulit akses bagi kendaraan maupun pejalan kaki. Masyarakat setempat mengeluhkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur yang layak, meski jalan ini merupakan akses vital bagi kehidupan mereka.

Masno, anggota Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional dan juga putra asli Ponelo, dalam kunjungan pribadinya langsung ke lokasi tersebut menegaskan keprihatinannya terhadap kondisi jalan ini. Menurutnya, meski jalan ini penting bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah dan wakil rakyat setempat tidak memberikan perhatian yang memadai terhadap perbaikan infrastruktur tersebut.

“Jalan ini seolah-olah dilupakan. Padahal ini adalah akses vital bagi warga Ponelo Kepulauan. Ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan DPRD terhadap pembangunan daerah sangat lemah. Di mana keberpihakan wakil rakyat yang seharusnya berjuang untuk kepentingan masyarakat?” kritik Masno dengan nada yang tajam.

Masno juga mengingatkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, termasuk dalam hal program pembangunan infrastruktur daerah. Jika jalan vital seperti ini dibiarkan rusak tanpa ada perbaikan berarti, maka pertanyaan besar yang muncul adalah: untuk siapa fungsi pengawasan tersebut dijalankan?

“Jika pengawasan DPRD hanya sekadar formalitas, lalu untuk siapa? Untuk rakyat atau sekadar pencitraan politik lima tahunan?” tambahnya.

Pernyataan Masno ini mencuatkan keresahan lebih lanjut di kalangan masyarakat dan jurnalis nasional yang tergabung dalam PPWI. PPWI menilai bahwa kelalaian ini adalah cerminan kegagalan legislatif dalam menjalankan amanahnya sebagai pengawas anggaran dan pembangunan daerah. PPWI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih lantang dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur yang adil dan merata, tanpa terkecuali daerah-daerah terpencil seperti Ponelo Kepulauan.

PPWI juga mendesak agar pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Gorontalo Utara, segera melakukan perbaikan terhadap jalan yang rusak ini. Selain itu, pengawasan terhadap alokasi anggaran pembangunan infrastruktur di daerah harus diperketat agar tidak terjadi pemborosan dan ketidaktransparanan.

“Kami tidak ingin masyarakat di daerah terpencil seperti Ponelo Kepulauan terus terabaikan. Kami mengajak masyarakat untuk bersuara lebih keras agar akses pembangunan tidak hanya terfokus di pusat kota, tetapi juga merata hingga ke desa-desa yang membutuhkan,” ujar Masno.

PPWI mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran pembangunan dan menuntut agar semua pihak yang terlibat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Undang-Undang dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil. PPWI Nasional akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar, dan tidak ada lagi pembiaran terhadap kelalaian infrastruktur yang berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat.(M)

NARASUMBER PEWARTA: KANAL SINDO. EDITOR RED:  EGHA.

PROBOLINGGO – Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, melakukan kunjungan ke Kelurahan Pilang, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo pada Rabu (24/4/2025). Kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai ajang silaturahmi sekaligus mendengarkan aspirasi warga setempat.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota memberi kesempatan kepada warga untuk menyampaikan pertanyaan maupun keluhan. Namun, ketika seorang wartawan dari media Jangkar Pena yang juga merupakan warga Kelurahan Pilang hendak menyampaikan pertanyaan terkait kinerja Lurah Pilang, Wali Kota justru menolak dengan alasan bahwa sesi untuk media akan diselenggarakan di akhir acara. Sayangnya, setelah sesi tanya jawab warga selesai, acara ditutup tanpa memberi kesempatan lebih lanjut kepada wartawan tersebut.

Wartawan yang bersangkutan menyampaikan bahwa dirinya tidak hanya hadir sebagai jurnalis, tetapi juga sebagai warga yang memiliki kepedulian terhadap lingkungannya. Ia kerap menerima keluhan dari masyarakat mengenai kinerja Lurah Pilang, khususnya terkait ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU tersebut menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan informasi dari badan publik serta mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka.

Di sisi lain, kebijakan penghematan anggaran yang ditekankan oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di tingkat pusat tampaknya belum sepenuhnya diikuti oleh jajaran pemerintahan di tingkat kelurahan. Salah satu contoh yang disoroti adalah kegiatan Pra-Musrenbang Kelurahan Pilang yang diselenggarakan pada 31 Januari 2025 lalu di sebuah kafe di luar wilayah kelurahan. Padahal, kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di kantor kelurahan guna menghemat biaya operasional.

Lebih lanjut, hingga berita ini diturunkan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang hadir dalam acara tersebut mengaku belum menerima salinan hasil kegiatan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana publik.(Red).

Narasumber Pewarta: Teguh. Editor Red: Egha.

Jakarta, jejak24jam –  24 April, Ketua Umum Setya Kita Pancasila Andreas Sumual, Aksi teror Bom terhadap Gubernur Jawa Barat tergolong aksi Terorisme ini tidak bisa dibiarkan.

Sehingga mesti menjadi penyelidikan yang Intensif kepolisian. Gubernur Jawa Barat ini saya akui memang luar biasa dalam sepak terjangnya sebagai pemimpin di Jawa Barat saat ini, berbagai hal masalah ditanganinya.

Kita Organisasi SKP (Setya Kita Pancasila) jelas mengutuk aksi ini, dan tidak bisa dibiarkan di Bumi Indonesia belahan manapun adanya aksi-aksi Pengancaman ataupun Terorisme,. Maka dari itu kami mohon juga agar Polri menyelidiki lebih intensif kasus ini.

Kang Dedi sebagai pemimpin Jawa barat sudah memperlihatkan kerja nyata yang banyak dan keberpihakan kepada keadilan demi terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia di wilayah Jawa Barat, sudah selayaknya kita ada mendampinginya memberikan semangat untuk mewujudkan Jabar Istimewa,. Gaskeun Kang Deddi Tutupnya.

Redaksi , Tg

DEPOK , JABAR – Rombongan Organisasi Setya Kita Pancasila bersama Sekjen Meyske Yunita , mendatangi Kantor Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Dalam kunjungannya Setya Kita Pancasila memberikan kejutan kue ulang tahun, sekaligus Mengucapkan Selamat atas bertambahnya Umur Kombes Pol Anang Supena yang saat ini berusia 56 Tahun dengan Jabatan KABAG SDM BRIMOB Kelapa Dua Depok.

Andreas Sebagai Ketua Umum Mengatakan “ Beliau adalah salah satu Pembina di SKP, wajar kalau Kita dalam berorganisasi sebagai Keluarga Besar saling memberikan Penghormatan ,“ ucapnya .

Selain memberikan kejutan pada ulang tahun Beliau, Kita juga meminta arahan atau petunjuknya kedepannya untuk organisasi Setya Kita Pancasila ( SKP ) ini harus sejalan dengan kebijakan kebijakan pemerintah saat ini ,“ tambah Andreas.

Gisella Anasthasia yang juga Ketua Bidang Perempuan dan Anak , menambahkan “ selain acara surprise acara ulang tahun Beliau , Saya secara pribadi juga meminta arahan dan nasehat, serta tuntunannya, karena dimata Setya Kita Pancasila Kabag SDM Brimob ini adalah sosok yang memberikan banyak hal dan masukan, Beliau kaya akan pengalaman,” ujar Gisell.

Sosoknya yang lugas, tegas tapi baik sekali, Saya banyak mendapatkan Motivasi dan kisi-kisi kehidupan acap kali diskusi dengan beliau,” pungkasnya.

NARASUMBER PEWARTA : TEGUH. EDITOR RED: EGHA.

Sumbar — Polres Sijunjung melaksanakan Konferensi Pers terkait dugaan kasus Penganiayaan 4 wartawan di Nagari Tanjung Lolo di Ruangan Rupatama Polres Sijunjung. Konferensi Pers dipimpin langsung oleh Kapolres Sijunjung AKBP Andre Anas dan didampingi oleh Waka Polres, Kabag Ops, Kasat Reskrim dan Kapolsek Tanjung Gadang, Rabu (09/04/2025) pukul 16:00 Wib .

Hadir para wartawan baik media cetak maupun media Elektronik yang ada di wilayah hukum Polres Sijunjung.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Sijunjung memaparkan terkait Kasus Pemerasan terhadap 4 orang Wartawan asal Riau yang terjadi di Tanjung Lolo Kecamatan Tanjung Gadang.

Diketahui sebelumnya beredar sebuah narasi berita empat orang wartawan diperas, dianiaya oleh mafia BBM dan pemilik tambang emas illegal di Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

Menanggapi hal tersebut melalui konferensi pers Kapolres Sijunjung, AKBP Andre Anas mengatakan hingga saat ini belum ada laporan polisi dari pihak korban ke Polres Sijunjung.

Kejadian itu berlangsung pada Kamis (13/3/2025) sedangkan pihak kepolisian baru mengetahuinya pada Minggu (16/3/2025) setelah viral di media sosial.

Kemudian pihak Satreskrim Polres Sijunjung dan Polsek Tanjung Gadang langsung menuju TKP di sebuah warung tepatnya di Nagari Tanjung Lolo, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sijunjung untuk melakukan pengecekan.

“Setelah kejadian itu saya sempat bertemu dengan empat korban bersama rekan media dari Riau dan pengacaranya di Polda Sumbar dan mereka sepakat membuat laporan tertulis tapi sampai saat ini kami belum menerima laporan polisi dari korban,” kata AKBP Andre Anas.

Lanjutnya, jika ada laporan pasti dilanjuti sesuai SOP dan jika tidak ada laporan para diduga pelaku belum bisa diperiksa.

“Kami tentu akan menjalankan tugas sesuai aturan jika ada ada laporan pasti diproses,”ucapnya.

Sementara itu Kasat Reskrim Polres Sijunjung, AKP Andri menuturkan pihaknya selalu berkomunikasi intens dengan pihak korban melalui pengacaranya.

“Kemungkinan pihak korban direncanakan akan berkunjung pada Sabtu esok bersama pengacara,” terangnya.

Menanggapi ada pihak Polres Sijunjung yang membekingi para pelaku, Kasi Propam, IPTU Mazni telah melakukan penyelidikan.

“Setelah kami dalami isu yang beredar, ada anggota yang mampir tapi hanya buang air kecil saja di lokasi itu sebelum magrib sedangkan kejadiannya setelah magrib dan anggota tersebut juga mengetahui kejadian itu hari Minggu,” tutupnya.

Narasumber Pewarta: Ketum PPWI Wilson Lalengke. Editor Red : Liesnaegha.

JAKARTA –  Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, kembali menyuarakan pentingnya kebebasan pers sebagai fondasi demokrasi. Dalam pernyataan tegasnya di Jakarta, Lalengke mengutuk maraknya kriminalisasi terhadap wartawan, terutama yang bergerak di bidang jurnalisme investigatif.

“Opini, dugaan, dan tuduhan dalam karya jurnalistik adalah bagian dari kebebasan pers yang dilindungi hukum. Wartawan bekerja untuk mengungkap kebenaran demi kepentingan publik, bukan untuk diintimidasi atau dipidana,” tegas Wilson Lalengke.

Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya kasus wartawan yang dikriminalisasi hanya karena menjalankan tugas jurnalistik. Lalengke menegaskan bahwa tindakan semacam ini merusak prinsip demokrasi dan melemahkan transparansi publik.

“Jika ada yang merasa dirugikan, gunakan jalur hukum seperti hak jawab atau gugatan perdata, bukan menekan wartawan dengan pasal kriminal, “tegasnya.

Pernyataan Lalengke ini mendapat dukungan penuh dari seluruh pewarta warga yang tergabung dalam PPWI se-Nusantara. Mereka bersatu menolak segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap insan pers.

“Kami akan terus memperjuangkan hak wartawan bekerja tanpa tekanan. Pers harus tetap independen sebagai pilar demokrasi,” ujar Lalengke.

PPWI mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk:
1. Menghormati kebebasan pers sesuai UU No. 40/1999 tentang Pers.
2. Menghentikan kriminalisasi terhadap jurnalis.
3. Memperkuat perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugasnya.

“Kami berharap tidak ada lagi wartawan yang dipidana hanya karena memberitakan fakta. Mari jaga kebebasan pers untuk Indonesia yang lebih transparan dan demokratis,” pungkas Wilson Lalengke.

Narasumber Pewarta: Sekapur Sirih/Juliansyah. Editor Red: Liesnaegha.