BOGOR, JABAR – Pada bulan suci Ramadhan 2025, Grand Duta City yang terletak di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menggelar acara buka puasa bersama dan santunan untuk anak-anak yatim pada Rabu, 26 Maret 2025.

Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian sosial dan berbagi kasih di tengah suasana penuh berkah Ramadhan.

Acara ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Yongki Gunawan dan chef terkenal, Aaron Laksana, yang turut memeriahkan suasana dengan semangat kebersamaan.

Kehadiran para tokoh tersebut tidak hanya menambah keistimewaan acara, tetapi juga menegaskan komitmen Grand Duta City terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan kontribusinya dalam mendukung kehidupan sosial masyarakat sekitar.

Meliana Goenawan, Owner Mega Mandiri Property & Wakil Dev Grand Duta City Soj menjelaskan, bahwa “acara buka puasa bersama ini juga merupakan momentum untuk memperkenalkan program investasi properti yang sangat menguntungkan, khususnya bagi generasi milenial,” ungkapnya.

Di tengah tingginya minat kaum muda terhadap properti, Grand Duta City menawarkan program promosi Ramadhan yang sangat menarik, di mana pembeli dapat memiliki rumah, tanpa perlu khawatir dengan biaya uang muka (DP).

Program cicilan yang terjangkau, mulai dari Rp,3 Juta/bulan, memungkinkan banyak orang untuk memiliki rumah idaman dengan lokasi strategis yang hanya beberapa kilometer dari pusat kota Jakarta.

“Investasi properti saat ini sangat menarik, terutama bagi kaum milenial yang menginginkan cara praktis dan mudah untuk memiliki rumah. Di Grand Duta City, Kami menawarkan solusi properti dengan berbagai fasilitas lengkap yang dapat mendukung gaya hidup nyaman dan berkelanjutan,” ujar Meliana Goenawan.

Grand Duta City hadir dengan konsep township besar yang akan menjadi kota mandiri dengan berbagai fasilitas, termasuk sekolah, rumah sakit, mushola, serta area hijau yang luas.

Salah satu daya tarik utama dari kawasan ini adalah lokasinya yang sangat strategis, dekat dengan akses transportasi utama dan fasilitas umum lainnya.

Penghuni juga dapat menikmati fasilitas rekreasi seperti kolam renang, taman bermain, dan area hiburan lainnya tanpa perlu keluar kawasan.

Chef Aaron Laksana, yang turut hadir dalam acara tersebut, juga berbagi pandangannya mengenai investasi properti di Grand Duta City Soj.

Menurutnya, membeli rumah di kawasan ini adalah keputusan yang cerdas, mengingat harga yang terjangkau dan lingkungan yang nyaman serta tenang.

“Saya melihat investasi rumah di Grand Duta City sebagai langkah yang bijak untuk masa depan. Dengan kualitas rumah yang sangat baik, pemandangan indah, serta lingkungan yang mendukung kenyamanan hidup, kawasan ini benar-benar tempat yang ideal untuk tinggal,” ujar Aaron.

Sebagai bagian dari promosi Ramadhan, pembeli rumah di Grand Duta City South of Jakarta berkesempatan mendapatkan hadiah langsung berupa iPhone 15 atau produk elektronik lainnya.

Selain itu, program cicilan yang ditawarkan sangat fleksibel dan mudah diakses oleh siapa saja, termasuk generasi milenial yang tengah mencari rumah pertama Mereka. Jadi, daripada Sewa/Ngontrak mendingan Beli Rumah tanpa Dp di Grand duta city Soj.

Grand Duta City Soj terus berkomitmen untuk memberikan solusi properti yang terjangkau dan nyaman bagi masyarakat, dengan tetap mengutamakan kualitas hidup yang berkelanjutan.

Dengan berbagai fasilitas modern yang terus berkembang, program ini menawarkan kesempatan besar bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah di kawasan yang sedang berkembang pesat.

Program Menarik di Grand Duta City South of Jakarta

Grand Duta City Soj menawarkan berbagai program menarik untuk memudahkan masyarakat memiliki rumah idaman. Salah satu program unggulan adalah “Bayar 5 Juta, Langsung Akad” dengan Cashback sebulan setelah akad, serta bebas biaya surat-surat hingga Sertifikat Hak Milik (SHM).

Selain itu, ada juga program KPR Woosh yang memberikan subsidi bunga dan angsuran ringan selama 3 tahun.

Spesifikasi dan Keunggulan Properti

Grand Duta City Soj menawarkan rumah dengan material berkualitas tinggi seperti bata merah, serta dilengkapi dengan Canopy, Smart Door Lock, dan Smart Home System. Properti ini sangat cocok untuk kaum milenial dan Gen Z yang menginginkan rumah modern dengan teknologi terkini.

Fasilitas Lengkap untuk Penghuni

Grand Duta City Soj hadir sebagai perumahan skala township yang akan memiliki berbagai fasilitas lengkap, termasuk pusat komersial, pusat pendidikan, rumah sakit, mushola, dan area hijau seluas 80 hektar.

Saat ini, telah tersedia berbagai fasilitas komersial seperti The Beach F&B, Central Park, serta area hijau yang luas. Rencananya, juga akan dibangun restoran Solaria untuk menambah kenyamanan penghuni.

Testimoni Pembeli Rumah di Grand Duta City South of Jakarta

Para pembeli yang sudah memiliki rumah di Grand Duta City memberikan ulasan positif mengenai desain rumah yang modern, minimalis, dan elegan. Mereka juga mengungkapkan bahwa lokasi yang dekat dengan Tol Bojong Gede serta udara yang sejuk dan asri menjadi daya tarik utama.

Dengan konsep resort dan perumahan township seluas 200 hektar, Grand Duta City Soj menawarkan potensi capital gain yang tinggi dan fasilitas yang sangat lengkap.

Grand Duta City Soj terus mengembangkan kawasan ini menjadi tempat tinggal ideal bagi keluarga dan investasi properti yang menguntungkan, memberikan solusi bagi mereka yang ingin memiliki rumah dengan kualitas terbaik dan fasilitas modern.

Narasumber Pewarta : Boy Sandi/H Widi. Editor Red : Egha.

BOGOR, JABAR  – Pengurus, atlet, dan orang tua dari komunitas bela diri Yongmoodo Bogor Raya menggelar acara silaturahmi yang diadakan di Restu Lesung Mas jalan Pandu Raya Tegal Gundil Bogor Utara Kota Bogor,Selasa (25/3/25).

Acara ini juga diisi dengan buka puasa bersama, yang dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Kepala Istana Kepresidenan Bogor, Erwin Wicaksono, Mayor Inf Irwan Suwarna (Kasubkogar 0606/Bgr), Muhammad Indra (Pembina LMPI), Dosen Komunikasi Politik Universitas Pakuan, Toto Sugiarto, serta perwakilan ormas setempat.

Yongmoodo adalah olahraga bela diri yang menggabungkan beberapa disiplin bela diri, yaitu taekwondo, aikido, jujitsu, hapkido, judo, sinsirieum, dan honsisul.

Dalam acara ini, baik pengurus maupun atlet berkesempatan untuk berdiskusi mengenai perkembangan olahraga ini ke depan, serta merencanakan sejumlah program latihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan prestasi.

Erwin Wicaksono, Kepala Istana Kepresidenan Bogor, yang turut hadir dalam acara tersebut, menyampaikan dukungannya terhadap pengembangan Yongmoodo di wilayah Bogor Raya.

Ia berharap, dengan adanya program latihan yang lebih terstruktur dan fasilitas yang lebih baik, seperti pembangunan dojo yang lebih besar, atlet-atlet muda dari Bogor bisa meraih prestasi di level internasional.

“Saya sangat mendukung setiap langkah yang diambil untuk membangun generasi muda yang berprestasi. Olahraga bela diri seperti Yongmoodo tidak hanya mengajarkan teknik pertahanan diri, tetapi juga membentuk karakter yang disiplin dan kuat. Saya berharap dengan adanya dojo yang lebih besar, lebih banyak anak-anak yang bisa belajar dan berlatih di sini,” ujar Erwin.

Senada dengan itu, Ketua Yongmoodo Bogor Raya, Danang R Manaf, Ph.D., CPA menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk menciptakan program pelatihan yang lebih baik.

Ia menambahkan, selain meningkatkan kualitas latihan, pihaknya juga berencana untuk membuka peluang bagi atlet yang memiliki potensi besar untuk berlaga di tingkat internasional.

“Kami memiliki visi untuk tidak hanya mencetak atlet nasional, tetapi juga atlet yang mampu bersaing di level internasional. Oleh karena itu, kami akan terus meningkatkan fasilitas dan program latihan kami, serta membuka lebih banyak kesempatan bagi atlet muda untuk berkembang,” terang Danang.

Acara ini juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara pengurus, atlet, orang tua, dan masyarakat sekitar, yang turut mendukung perkembangan Yongmoodo di wilayah Bogor.

Semua pihak berharap bahwa melalui sinergi dan kerja keras, Yongmoodo Bogor Raya dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif, baik di level nasional maupun internasional.

Usai acara silaturahmi, para peserta melanjutkan buka puasa bersama dengan penuh kekeluargaan, memperkuat solidaritas antara anggota dan menciptakan ikatan yang lebih erat di antara mereka.

JAKARTA – Jagat media sosial dihebohkan dengan beredarnya surat berkop Polsek Metro Menteng yang diduga meminta tunjangan hari raya (THR) kepada sebuah hotel di wilayah Menteng, Jakarta Pusat.

Salah satu unggahan viral di akun X @NalarPolitik_ memperlihatkan surat tersebut dengan judul “Permintaan Partisipasi Lebaran.” Dalam surat itu tertulis nama empat anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan, yakni AKP Irawan Junaedi, Aiptu Hardi Bakri, Aipda Anwar, dan seorang staf bernama Anwar.

“Lah, ini kok ada surat pakai kop Polsek Metro Menteng meminta partisipasi Lebaran?!” demikian bunyi cuitan yang dikutip pada Senin, 23 Maret 2025.

Kapolsek Metro Menteng, Kompol Rezha Rahandhi, membantah bahwa surat tersebut dikeluarkan oleh pihaknya. Namun, ia mengakui bahwa keempat anggota yang namanya tercantum dalam surat itu tengah diperiksa oleh Propam Polres Metro Jakarta Pusat.

“Namun, kop surat, nomor, dan stempel bukan keluaran Polsek. Anggota yang tertera namanya sudah diperiksa oleh Bagian Propam Polres Jakpus,” ujar Rezha.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa keempat anggota tersebut telah dinonaktifkan sementara selama pemeriksaan berlangsung. Rezha menegaskan bahwa setiap personel kepolisian terikat oleh kode etik dan disiplin ketat, termasuk larangan menyalahgunakan wewenang untuk meminta atau menerima sesuatu yang tidak sesuai aturan.

“Polri melarang segala bentuk penyalahgunaan wewenang, termasuk meminta atau menerima sesuatu yang tidak sesuai aturan,” katanya.

Ironi: Polri Gaungkan Anti-Premanisme, Tapi Oknum Diduga Malak THR?

Kasus ini menimbulkan ironi besar. Di satu sisi, Polri kerap menggaungkan sikap tegas terhadap aksi premanisme dan pemerasan yang menghambat investasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, bahkan menegaskan komitmen Polri dalam memberantas aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas).

“Polri akan menindak tegas aksi premanisme berkedok ormas. Tidak boleh ada oknum yang menggunakan nama organisasi untuk melakukan pemerasan, pungutan liar, atau aksi yang merugikan dunia usaha serta menghambat investasi,” tegasnya pada Jumat, 14 Maret 2025.

Namun, jika dugaan permintaan THR oleh oknum polisi Menteng ini benar adanya, maka pertanyaannya: Apa bedanya dengan aksi premanisme yang selama ini mereka kecam? Apakah Polri akan benar-benar bertindak tegas terhadap anggotanya sendiri?

Kasus ini menjadi ujian besar bagi institusi kepolisian dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik. Masyarakat menunggu bukti nyata, bukan sekadar retorika. (Goes)

Narasumber Pewarta:   Ketua PPWI Jabar Agus . Editor Red:  Egha.

BANDUNG BARAT, JABAR – Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta kepada warga, Pimpinan Lembaga swasta dan Pemerintah di Provinsi Jawa Barat untuk mengabaikan Ormas atau LSM yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) jelang Lebaran Idhul Fitri.

“Kepada seluruh pimpinan lembaga pemerintah, bisnis atau swasta di seluruh provinsi Jabar. Saya paham hari ini banyak surat-surat THR dari berbagai kelompok. Apakah Ormas atau LSM yg meminta THR. Saya minta abaikan saja tak usah diberi,” kata Dedi dalam akun Instagramnya @dedimulyadi71.

Pada akhirnya Ketua Umum Jabar GMP- Ling ( Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan) atau Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli dengan lingkungan E. Tami angkat bicara terkait pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi, Menurutnya , bahwa ” pada intinya Kita setuju atas pernyataan Gubernur Jabar tersebut, namun dalam hal ini seharusnya Gubernur Jabar dapat membangun Komunikasi antar LSM dan Ormas dengan jalan menjalin Silaturahmi, dan tidak menyamaratakan dan memandang negatif seluruh Ormas / LSM itu sendiri, karena banyak Pembangunan di Jawa Barat tercipta atas bantuan dari fungsi kontrol sosial Ormas/LSM itu sendiri ,”ungkapnya.

Dalam hal ini, Ketua Umum GMP-Ling E. Tami sendiri mengatakan, bahwa” contohnya Organisasi Kami telah turut berupaya untuk selalu menciptakan Jawa Barat Bersih dan turut berperan serta sosialisasi agar Warga Masyarakat dapat selalu menjaga lingkungan nya , yang sedang kondisi Darurat Sampah , begitupun Kami turut serta dalam kemajuan dalam pembangunan di Jawa Barat,” ujarnya.

Jadi , Kami berharap kepada Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi, dapat meralat kembali statement nya tentang Ormas dan LSM, karena tidak semua Ormas dan LSM bersikap Negatif dan tak mempunyai peranan penting, karena Kami ada untuk Menciptakan Lingkungan yang Lebih baik bagi Warga Masyarakat Jawa Barat pada umumnya, khususnya untuk Warga Masyarakat Bandung Barat,” pungkasnya E.Tami.

Dalam hal ini pula pastinya
Pro Kontra terjadi atas semua kebijakan dari Gubernur Jabar tersebut, bagi yang tidak menjalankan tugas, dan tidak sesuai peraturan, mungkin statement tersebut akan membuat panas dingin , bagi semua link sektor , tapi jika mengerjakan tugas dengan baik dan propesional , maka Kami setuju atas semua kebijakan Gubernur Jabar tersebut,” tutupnya Ketua Umum  GMP-Ling E.Tami.

Narasumber:
Ketua Umum GMP-Ling E.Tami.
Editor Red: Egha.“`

JAKARTA – Polemik mengenai revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus menjadi sorotan publik. Dari sejumlah akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta aktivis menilai revisi ini berpotensi mengembalikan konsep dwifungsi TNI. Namun, disisi lain H. Munarman, S.H., seorang pengacara dan praktisi hukum menjelaskan, dalam sebuah diskusi yang diunggah di sebuah chanel youtube Halo Pengacara Podcast, menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak berdasar.

Menurutnya, konsep dwifungsi TNI sering disalahartikan. Ia juga menjelaskan bahwa selama masa ABRI, TNI memang memiliki peran dalam politik dan pemerintahan. Namun, saat ini, revisi UU TNI tidak bertujuan untuk mengembalikan peran tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya mengembalikan aset-aset TNI yang kini berada di tangan oligarki, agar institusi negara tidak bergantung pada pihak-pihak non-pemerintah.

Karena, Revisi UU TNI ini mendapat kritikan yang dianggap membuka jalan bagi anggota TNI aktif untuk kembali mengisi jabatan sipil. Munarman menilai bahwa penempatan personel TNI di beberapa institusi sipil bukanlah bentuk dwifungsi, melainkan bagian dari konsep “kekaryaan”.

Kemudian, DPR RI melalui Komisi 1 menyebutkan bahwa hanya ada tiga pasal yang direvisi dalam UU TNI, yaitu Pasal 7, Pasal 47, dan Pasal 53. Beberapa perubahan yang diusulkan antara lain terkait perluasan kewenangan TNI dalam menghadapi serangan siber, perlindungan WNI di luar negeri, serta peran dalam pemberantasan narkoba.

Lebih lanjut, Munarman juga mengkritik ketimpangan dalam respons masyarakat terhadap institusi negara lainnya. Ia menyoroti bahwa saat ini, institusi kepolisian memiliki kewenangan luas di berbagai kementerian dan lembaga negara tanpa kritik yang setara dari masyarakat sipil.

Menutup pernyataannya, Munarman menegaskan bahwa revisi UU TNI tidak mengarah pada negara militeristik, melainkan hanya memperjelas beberapa kewenangan teknis agar sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional.Ia mengajak masyarakat untuk memahami konteks historis dan konstitusional TNI, serta untuk melakukan audit aset negara yang sebelumnya dikelola oleh TNI namun saat ini dikuasai oligarki.

Ia juga mengingatkan bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis dan harus tetap netral,”pungkasnya.

Narasumber Pewarta: R’dion’234. Editor Red : Egha.

JAKARTA – Kemendagri mendorong kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam merencanakan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan efektif.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 yang diadakan secara daring oleh Kementerian PPN/Bappenas, Senin (17/3/2025).

Rakornas dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga terkait, serta Sekretaris Daerah dan Kepala Bappeda dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat dan daerah agar lebih tepat sasaran.

Restuardy menjelaskan bahwa 2025 menjadi momen penting untuk memulai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 sebagai panduan utama pembangunan nasional. Sejalan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah kini sedang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Lebih lanjut, dokumen ini harus diselesaikan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Untuk memandu penyusunannya, Kemendagri akan menerbitkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Pedoman Penyusunan RPJMD 2025-2029 agar program di daerah sesuai dengan target nasional.

“Kami mendorong daerah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ke dalam RPJMD 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan (RAT) ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026,” jelas Restuardy.

RPKD akan memuat data rinci tentang kemiskinan di tingkat kecamatan hingga kelurahan, termasuk area dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Sementara itu, RAT akan menjadi panduan pelaksanaan program tahunan untuk memastikan upaya pengentasan kemiskinan berjalan efektif dan berkesinambungan.

Restuardy juga menegaskan pentingnya memperkuat koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di daerah. Dengan koordinasi yang baik, integrasi RPKD ke dalam rencana pembangunan daerah dapat berjalan lancar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat miskin.

Di sisi lain, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan menyatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan harus berfokus pada pemberdayaan masyarakat.

Ia menambahkan bahwa program pengentasan kemiskinan tidak hanya berupa bantuan sementara, melainkan mendorong peningkatan kapasitas masyarakat. Fokus utamanya adalah mengembangkan sektor pangan, pengolahan, kesehatan, pendidikan, hunian, ekonomi kreatif, digital, transportasi, dan energi terbarukan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

“Tujuan utama adalah memastikan penduduk miskin memiliki akses terhadap data, kemampuan menghasilkan pendapatan, dan membangun kemandirian ekonomi,” ujarnya.

Narasumber :   Kementerian PPN/Bappenas.  Pewarta: Sumarno. Editor Red : Egha.

BANYUMAS – Dukung dan untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah, Korem 071/Wijayakusuma menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) serapan gabah bersama instansi terkait.

Rakor dipimpin langsung Danrem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Jamaluddin, S.I.P., M.I.P., diikuti para Dandim wilayah selatan jajaran Korem 071/Wijayakusuma yakni Dandim 0701/Banyumas, Dandim 0702/Purbalingga, Dandim 0703/Cilacap dan Dandim 0704/Banjarnegara beserta para Kepala Dinas Pertanian diwilayah Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Banjarnegara, di Aula Jenderal Sudirman Makorem 071/Wijayakusuma Sokaraja, Banyumas. Selasa (18/3/2025).

Rakor digelar untuk mendukung program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia dengan tujuan menjaga ketahanan pangan melalui pembelian gabah kering panen (GKP) di tingkat petani dengan harga pokok penjualan (HPP) terbaru yang tertuang dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 14 tahun 2025.

Terkait hal itu, Danrem menegaskan, pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam mendukung suksesnya program tersebut.

Dikatakan, program swasembada pangan bukanlah tugas satu atau dua instansi saja, melainkan tanggungjawab bersama yang melibatkan seluruh elemen terkait baik pemerintah, TNI, Polri hingga masyarakat.

“Kegiatan yang dilaksanakan ini untuk menyamakan visi, misi dan persepsi, langkah-langkah dan metode untuk mengambil suatu keputusan bersama dalam rangka mensinergikan kesamaan pandangan untuk mendukung program ketahanan pangan diwilayah”, ujarnya.

Kolonel Jamaluddin mengungkapkan, program serap gabah itu merupakan bagian dari program nasional dalam upaya menjaga stok pangan nasional yang menargetkan serapan gabah secara nasional.

Khusus diwilayah Korem 071/Wijayakusuma beserta jajarannya, ditargetkan menyerap gabah di Kantor Cabang Banyumas dan Tegal dalam waktu 2,5 bulan yaitu pada Minggu III Februari s.d. Minggu IV April 2025 yaitu:
Kantor Cabang Banyumas sejumlah 86.122 ton, terdiri dari beras 68.897 ton dan Gabah Kering Panen (GKP) 32.267 ton. Selanjutnya, Kantor Cabang Tegal sejumlah 99.170 ton, terdiri dari beras 93.625 ton dan Gabah Kering Panen (GKP) 10.378 ton. Hingga saat ini sampai hari Senin tanggal 17 maret 2025, serapan gabah di wilayah Korem 071/Wijayakusuma antara lain :
Kancab Banyumas sejumlah 6.872,74 ton (7,98%); dan Kancab Tegal sejumlah 14.031,23 ton (14,15%). Untuk rincian yang berada di wilayah Kancab Banyumas.

Kodim 0701/BMS dengan target
26.349 TON dan realisasi 1.465,7 ton dengan persentase 5,56%.

Kodim 0702/PBG dengan target
10.950 ton dan realisasi 696,02 ton
dengan persentase 6,36%.

Kodim 0703/CLP dengan target
38.830 ton dan realisasi 3.330,55 ton dengan persentase 8,58%.

Kodim 0704/BNA dengan target
9.993ton dan realisasi 1.380,47 ton dengan persentase 13,81%.

Terkait hal itu, untuk masing-masing wilayah dalam serap gabah ini, setiap satuan harus seoptimal dan semaksimal mungkin dalam penyerapan gabahnya, karena di masing-masing wilayah tidak sesuai dan belum bisa diharapkan memacu penyerapannya.

Terkait kendala yang ada di masing-masing wilayah, Danrem mengungkapkan, seperti kualitas gabah petani, setiap satuan harus bisa mengawal untuk pendampingan petani agar gabahnya dapat berkualitas dan dilakukan lebih masif dan intensif kembali.
Di samping itu, bila panen, perlunya pendampingan untuk mengawal serta menjaga harga gabah tetap stabil dan menguntungkan petani.

Danrem 071/WK menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mendukung program serapan gabah sehingga telah mampu memberikan kontribusi untuk peningkatan produksi pangan nasional.

Dalam kesempatan itu Kolonel Inf Jamaludin menekankan beberapa hal diantaranya :

Pentingnya penyerapan gabah dan beras untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Bulog menargetkan 3 juta ton setara beras selama periode panen raya yang berlangsung mulai Februari sampai dengan April 2025

Untuk mencapai target tersebut laksanakan sinergitas, menyusun rencana pengadaan gabah dan beras berdasarkan potensi panen di setiap Wilayah kerja

BULOG juga harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pertanian, TNI, POLRI, Kelompok Tani dan penggilingan padi untuk memastikan proses penyerapan berjalan optimal.

Korem 071/Wijayakusuma mendukung penuh upaya BULOG dalam penyerapan gabah dan beras dari petani

Dengan langkah-langkah tersebut, kita harus optimis dapat mencapai target penyerapan, sehingga dapat menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan petani serta memastikan kesetiaan beras bagi masyarakat

Selanjutnya kegiatan dlrakor diakhiri dengan buka bersama di Aula Jendral Sudirman Makorem 071/Wijayakusuma.

Narasumber Pewarta : AD Prabowo. Editor Red :  Egha.

BEKASI – Kuasa hukum Yayasan SDIT Attsuraya, Ulung Purnama, SH, MH, serta Ketua Yayasan H. Taqiudin Qizwiny, SH, MM, menyampaikan penghargaan kepada Kapolres Metro Bekasi dan jajaran atas profesionalisme dalam menangani perkara hukum yang melibatkan mantan kepala sekolah yayasan tersebut.

Putusan “TIDAK” Bukan Kemenangan

Terkait putusan perkara Nomor 87/Pdt.G/2023/PNCkr pada 6 Desember 2023 yang menyatakan gugatan “tidak dapat diterima” atau “NO” (Niet Ontvankelijke Verklaard), Ulung Purnama menyatakan bahwa penyelesaian tersebut bukanlah kemenangan bagi pihak mantan kepala sekolah.

“Putusan ini tidak membahas legalitas mantan kepala sekolah tersebut. Kewenangan mengeluarkan kepala sekolah sepenuhnya berada di bawah yayasan, sesuai dengan ketentuan UU Yayasan,” ujar Ulung Purnama, S.H.,M.H

Ia juga menyoroti informasi yang beredar di media sosial yang mengklaim kesimpulan ini sebagai bentuk kemenangan mantan kepala sekolah. “Ini pemahaman yang keliru. Amar keputusan hanya menyatakan gugatan tidak dapat diterima, bukan menyatakan mantan kepala sekolah sebagai kepala sekolah yang sah,” tambahnya.

Laporan Penggelapan dan Proses Hukum

Yayasan SDIT Attsuraya melaporkan dugaan penggelapan yang dilakukan oleh mantan kepala sekolah dan bendahara sekolah. Laporan tersebut terdaftar dalam register Laporan Polisi: LP/B/2355/VIII/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya Nomor, tertanggal 23 Agustus 2023.

Menurut Kuasa Hukum Ulung Purnama, S.H.,M.H penyidik ​​telah mengumpulkan bukti-bukti serta pemeriksaan saksi-saksi yang relevan. Proses penyidikan juga telah melalui tahapan hukum yang berlaku, termasuk diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyudikan (SPDP) kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi.

Terkait dengan tersangka, Ulung Purnama, S.H.,M.H menjelaskan bahwa surat pemberitahuan telah diberikan kepada pihak keluarga dan keputusan tersebut diambil setelah terpenuhinya minimal dua alat bukti yang cukup. “Proses penyidikan berjalan transparan. Pihak kepolisian juga telah memberikan kesempatan melakukan Restorative Justice (RJ) sebelum menetapkan tersangka,” ujarnya.

Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS

Mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Ulung menyatakan bahwa berdasarkan hasil audit internal, mantan kepala sekolah diduga menggunakan dana tersebut tanpa seizin yayasan.

“Apakah ada unsur korupsi dalam hal ini, kami serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Namun, dari hasil audit, penggunaan dana BOS tersebut terlihat jelas tanpa ada pemberitahuan kepada sekolah atau yayasan,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa dalam proses penetapan tersangka, kepolisian telah bertindak profesional dan transparan dengan melengkapi alat bukti serta saksi-saksi yang diperlukan.

“Kami melihat penyidik ​​Polres Metro Bekasi telah bekerja dengan profesional dalam menangani perkara ini,” tutupnya.

Narasumber Pewarta: Kabiro Pers Jawa Barat: Haris Pranatha . Editor Red: Egha.

JAKARTA – Dalam upaya memperkuat semangat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan, Organisasi Masyarakat Relawan Prabowo, Setya Kita Pancasila (SKP), melakukan kunjungan kehormatan ke Markas Besar TNI guna membangun hubungan mutualisme dengan Siber TNI. Selasa,(18/03/2025).

Kunjungan ini menjadi moment penting untuk meneguhkan komitmen bersama dalam menjaga keutuhan bangsa, terutama melalui kolaborasi strategis yang berorientasi pada edukasi dan pemberdayaan masyarakat.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Brigjen TNI Juinta Omboh Sembiring, yang akrab disapa “Bang Jo’.

“Sebagai seorang jenderal berbasis infanteri berbaret merah, lulusan Akademi Militer tahun 1995, Bang Jo’ telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam berbagai penugasan operasi, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dengan pengalaman panjang di Korps Baret Merah Kopassus, Ia dikenal karena segudang prestasinya, serta kiprah kemanusiaan yang kerap ia lakukan, khususnya di wilayah Papua.

Dalam pertemuan tersebut, Brigjen Juinta menyampaikan pesan yang menekankan pentingnya membangun dan memelihara semangat kebangsaan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ia juga mengapresiasi peran SKP dalam menginisiasi program-program edukasi yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang Pancasila, nilai-nilai sosial, dan kebangsaan.

Program-program SKP meliputi edukasi yang mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, pelatihan pengenalan bahasa asing, hingga upaya pemberdayaan anak-anak untuk membentengi Mereka dari ancaman radikalisme, narkoba, dan kejahatan kriminal lainnya. Langkah ini dianggap strategis dalam menciptakan generasi yang berkarakter kuat, berdaya saing global, namun tetap berpijak pada identitas kebangsaan yang kokoh.

Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum SKP, Andreas, Sekretaris Jenderal Meyske Yunita, serta Ketua Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Dr. (Cand.) Gisella Anasthasia S.,S.S.,M.H., dengan kepemimpinan yang visioner, SKP terus menunjukkan komitmennya dalam berkontribusi terhadap pembangunan bangsa yang lebih aman, damai, dan penuh kasih.

Brigjen Juinta mengakhiri pertemuan dengan seruan inspiratif:
“Melalui kolaborasi seperti ini, kita mampu menciptakan Indonesia yang lebih baik, di mana semangat Pancasila menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan zaman. Mari bersama-sama, kita wujudkan masa depan bangsa yang harmonis dan bermartabat.”

Kerja sama ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam membangun sinergi antara masyarakat dan institusi negara, demi mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Narasumber Pewarta: Teguh. Editor Red : Egha.