Beranda blog Halaman 5

Ketua Pokja KBB: Pembatalan Kenaikan Tunjangan anggota DPRD KBB Harusnya melalui Perbup/SK Bupati dan Ditandatangani Bupati KBB melalui Rapat Paripurna

0

BANDUNG BARAT, JABAR – Ramai kembali di Publik terkait Pembatalan Kenaikan Tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat yang ditayangkan di sejumlah Media online.

Dimana sebelumnya juga viral dan ramai dibicarakan publik terkait Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Bupati KBB untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD KBB sebesar Rp83,5 juta per bulan .

 

Selanjutnya, Ketua Pokja Wartawan Bandung Barat, kali ini meminta Bupati Bandung Barat terkait Pembatalan Kenaikan Tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat dapat secara resmi dan transfaran dikabarkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) , ataupun SK Bupati , bukan hanya melalui surat edaran, karena publik saat ini sudah pintar dan teliti.

Pembatalan, ini semua diharapkan dapat menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap kesulitan ekonomi masyarakat,”ungkapnya pada awak media ini, Senin,(22/09/2025).

 

Alasan Pembatalan Kenaikan Tunjangan adalah sebagai berikut:

 

– Keterbatasan Anggaran: Anggaran sebaiknya digunakan untuk kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.

 

– Kurangnya Transparansi: Besaran tunjangan yang diterima anggota DPRD KBB sebelumnya tidak transparan.

 

– Kebutuhan Masyarakat: Masyarakat memiliki kebutuhan yang lebih mendesak, seperti peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.

 

Contoh : pembatalan kenaikan tunjangan serupa terjadi di Kabupaten Semarang, di mana Pemkab Semarang membatalkan rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Semarang melalui Rapat Paripurna, dan hal diatas dapat diterapkan di Kabupaten Bandung Barat ini, agar Publik secara umum mengetahuinya secara transparan dan tidak menjadi isu publik .

 

Dengan membatalkan kenaikan tunjangan melalui Perbup, Bupati KBB secara resmi dan transfaran dapat menunjukkan komitmennya untuk menggunakan anggaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan Pemerintahan Bandung Barat. (Red)

Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan Bandung Barat/Tim Red. Editor Red : Egha.

Rotasi Mutasi 14 Pejabat KBB Menuai Kontroversi, M Raup Angkat bicara : Desak DPRD KBB untuk Mengkaji Ulang!!

0

BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan KBB Angkat Bicara Rotasi mutasi pejabat di Kabupaten Bandung Barat tahun 2025 menuai kontroversi karena dinilai tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, melakukan rotasi dan mutasi pada 14 pejabat eselon II, namun kebijakan ini dikritik, karena dianggap sarat permainan politik dan melanggar prinsip merit system sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Permasalahan dalam Rotasi Mutasi, mencakup sebagai berikut:

– Pelanggaran Merit System: Rotasi mutasi dinilai tidak berdasarkan pada kompetensi dan kinerja pejabat, melainkan lebih pada kepentingan politik.

– Pola Karier Tidak Jelas: Sejumlah jabatan yang seharusnya diisi pejabat senior dibiarkan kosong, sementara pejabat berprestasi malah dipindahkan.

– Penempatan Pejabat Tidak Sesuai Kompetensi: Pejabat dengan persoalan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dari temuan BPK tetap diposisikan pada jabatan strategis.

Reaksi dari Masyarakat dan DPRD:

– Gugatan ke PTUN: DPRD Kabupaten Bandung Barat didesak untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji ulang kebijakan rotasi-mutasi tersebut.

– Aksi Protes: Rencana aksi protes di kantor Pemkab Bandung Barat akan digelar untuk menyuarakan ketidakpuasan masyarakat.

Dasar Aturan yang Dilanggar:

– PP 11 Tahun 2017: Peraturan Pemerintah tentang manajemen PNS yang telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020.

– Undang-Undang No. 5 Tahun 2014: Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur prinsip merit system dalam pengisian jabatan.

Narasumber Pewarta: Ketua Pokja KBB M Raup.         Editor Red: Egha.

Majelis Ta’lim Al – Hidayah Terima Bantuan Alat Hadroh

0

TANGERANG KOTA – Anggota DPRD Komisi 2 Fraksi PDIP Tangerang Kota , Gesuri Mesias Bintang Merah menyerahkan bantuan berupa satu paket alat hadroh kepada majelis ta’lim Al-Hidayah, pada hari Sabtu (13 /9/2025).

Penyerahan bantuan ini berlangsung di majelis ta’lim Al- Hidayah dengan Ketua DKM Dasuki di jalan Karyawan 1 , Rt 006/ Rw 005 , Kecamatan Karang Tengah, Tangerang Kota

Hj. Murati perwakilan dari ibu-ibu majelis ta’lim Al- Hidayah , menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan oleh Gesuri Mesias Bintang Merah .

“Kami sangat berterima kasih kepada Ibu Dewan yang telah memberikan bantuan alat hadroh ini. Semoga bantuan ini dapat bermanfaat bagi Kami ,dalam meningkatkan kegiatan keagamaan khususnya di majelis ta’lim,” ujar Hj. Murati.

 

Gesuri menyampaikan, bahwa” bantuan alat hadroh ini diharapkan dapat bermanfaat dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan Ibu-ibu majelis ta’lim Al – Hidayah pada khususnya,”ungkapnya.

Kehadiran Gesuri Mesias Bintang Merah mendapatkan apresiasi dari warga Rt 006/ Rw 005, khususnya para anggota majelis ta’lim.

Narasumber Pewarta: Btong/H Widi. Editor Red : Egha.

Rotasi Mutasi 14 Pejabat eselon II (dua) Bandung Barat Banjir Kritik Tajam dari Berbagai Kalangan Publik

0

BANDUNG BARAT, JABAR – Polemik terkait pelaksanaan rotasi dan mutasi 14 pejabat eselon II di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail,saat ini memicu polemik hujan kritik dan Sorotan tajam dari sejumlah kalangan.

Dan, ini semua diduga mengarah pada Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir yang disebut-sebut sebagai aktor kunci di balik semua kekacauan sebuah birokrasi yang terjadi saat ini di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Dan, menurut salahsatu pendapat yang muncul ke permukaan, bahwa Kebijakan yang diklaim, seharusnya melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi, tapi ternyata, kini Diduga terdapat dan penuh dengan intrik politik, penabrakan sistem,hingga ini dapat berpotensi memicu mosi ketidak percayaan publik,”ungkapnya.

Selanjutnya, Rotasi dan mutasi yang digelar oleh Bupati Bandung Barat menurutnya aneh dan janggal, terkesan sarat permainan politik, bisa- bisa rungkad Bandung Barat ini,”ungkapnya aktifis dari salahsatu Paguron, yang tak ingin menyebutkan namanya, karena beliau merasa hanya warga biasa, hanya seorang prajurit saja mengikuti apa kata rajanya, sambil tersenyum.

Kemudian, menurutnya kembali” Seharusnya Beliau Fokus dulu kepada kesenjangan Perekonomian Masyarakat wilayahnya, yaitu infrastruktur, contoh : lihatlah salahsatu jalan rusak parah di Lembang, sampai-sampai viral ditanami pohon pisang,” tegasnya kembali.

Melihat kejanggalan ini Kita sudah muak, menurutnya juga rotasi mutasi jabatan ini seharusnya berdasarkan skill dan kemampuan dengan melalui proses evaluasi,kalau dipimpin bukan sama ahlinya, dan dari nol lagi yaa… hancurlah ujung-ujungnya, karena setiap pimpinan harus dapat persentase dengan melihat anggaran,”tambahnya tersirat kekecewaannya, saat menyampaikan pendapatnya kepada awak media ini, pada hari Jum’at,[19/9/2025 10.17].

“Aneh banyak kekosongan atas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintahan kabupaten Bandung Barat ini..,mumet, jangankan sejahterakan masyarakatnya , sejahterakan prajurit nya juga enggak, ” ujarnya

Menurutnya sepanjang kiprahnya kebijakan diklaim sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, uji kompetensi, dan evaluasi, hingga putusan PTUN Bandung.

Selanjutnya, awak Media menemui salahsatu Ketua organisasi lainnya, dan berpendapat, bahwa Rotasi Mutasi 14 Pejabat eselon di Bandung Barat, kini telah menjadi sorotan publik dan malah semakin tajam, karena mutasi kali ini dianggap tidak adil, pejabat berprestasi justru dipinggirkan, jabatan hasil open bidding tidak sesuai mekanismenya, bahkan ada pejabat bermasalah malah tetap dipertahankan di kursi strategisnya,” pungkasnya.

Sebelum menutup pembicaraannya, berpesan Menurutnya, Kompetensi ASN berbeda-beda. Harusnya ada pertimbangan track record dan latar belakang pendidikan, hibgga pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. terkesan loncat-loncat dan tidak masuk akal,” pungkasnya.

Terakhir, Sekretaris Daerah (Sekda) diduga sebagai aktor sentral di balik Polemik kisruh Rotasi mutasi ini dinilai gagal untuk menjaga sistem karier ASN yang jelas dan terukur.

NARASUMBER PEWARTA: (D) / TIM RED. EDITOR RED : EGHA.

“`

Dalam Rangka Memperkuat Silaturahmi, Polisi dan Ojol Olahraga dan Makan bersama di Polda Riau

0

PEKANBARU – Suasana hangat dan penuh kebersamaan tampak di halaman Mapolda Riau, Selasa (9/9/2025). Ratusan pengemudi ojek online (ojol) berkumpul bersama jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau untuk memperkuat silaturahmi melalui kegiatan olahraga dan makan bersama serta berbagai kegiatan sosial.

Kegiatan yang dipimpin Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Wakapolda Brigjen Jossy Kusumo ini diawali dengan doa bersama untuk mendoakan driver ojol Affan Kurniawan.

“Salam satu aspal! Saya merasa senang dan bangga, hari ini kita bisa berkumpul bersama seluruh aplikator ojol untuk sama-sama membahagiakan hati dan pikiran, sekaligus olahraga bersama,” ujar Irjen Herry Heryawan.

Kapolda menyebut, hubungan baik antara kepolisian dan komunitas ojol sudah terjalin sejak lama. Ia bahkan mengaitkan warna hijau seragam ojol dengan program Green Policing yang tengah dijalankan Polda Riau.

“Saya melihat bahwa ‘hijau’ ini adalah warna yang sangat fundamental, untuk menghijaukan kita semua dan ada pada GoJek dan Grab. Sebelumnya kita sudah berkolaborasi, dan alam semesta mendukung,” kata jenderal lulusan Akpol 1996 itu.

Tak hanya olahraga bersama, berbagai kegiatan lain juga digelar, mulai dari Gerakan Pangan Murah hasil kerja sama dengan Bulog, pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) gratis untuk ojol, hingga pembagian bibit pohon.

“Pembuatan SIM gratis baik itu SIM A, SIM C, SIM D. Silakan buat SIM mumpung ada momen bahagia ini,” imbuh Herry.

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap aspirasi dan kritik dari masyarakat, termasuk komunitas ojol.

“Saya juga menyampaikan kalau ada permasalahan silakan dikomunikasikan. Tidak ada masalah yang tidak dapat terselesaikan. Kami terbuka, bagaimana kita bisa menerima seluruh aspirasi, menerima semua kritik dan saran agar kita terbangun melalui kebersamaan. Tercapainya kebersamaan ini untuk bonume commune, untuk kebaikan bersama, kesejahteraan bersama,” tuturnya.

Acara ditutup dengan makan bersama jajaran kepolisian dan para driver ojol. Kapolda berharap komunitas ojol ikut serta dalam program Riau Hijau melalui gerakan Green Policing dengan turut menanam dan merawat bibit pohon yang telah dibagikan.

 

Narasumber Pewarta AA. Editor Red :  Egha.

KISAH CINTA UNIK 2 PENGUSAHA

0

JAKARTA – Christine Valiantina & Iskandar Budi Mulia adalah teman semasa sekolah dasar (SD) mereka berpisah selama kurang lebih 30 tahun dan kemudian bertemu kembali disaat mereka sudah matang dalam segala hal. Pertemuan itu akhirnya menimbulkan benih-benih cinta dan akhirnya mereka memutuskan untuk menikah.

Christine Valiantina atau biasa disapa teh Tina ini adalah seorang pengusaha wedding yang namanya kini sangat diperhitungkan di industri wedding Jakarta, sedangkan Iskandar Budi Mulia adalah seorang pembisnis yang sukses. memang kisah cinta mereka banyak sekali kita jumpai di beberapa cerpen kehidupan, namun berbeda dengan kedua pasangan ini, yang sangat unik (lama terpisah bertemu lalu menikah) gelaran resepsi pernikahannya pun begitu mewah bak Raja dan Ratu.

Perayaan pernikahan mereka dilangsungkan di Balai Sudirman Jakarta Selatan pada tanggal ,22 Februari 2025 yang lalu. Kamis, ( 08/09/2025)

Pertemuan kedua pengusaha ini adalah menyatukan cinta lama semasa sekolah dasar (SD) , penantian begitu lama dan menjadi inspirasi bagi banyak orang bahwa pernikahan akan datang di waktu yang tepat, karena perpisahan selama kurang lebih 30 tahun belum tentu artinya tidak jodoh, jodoh ditunggu, mereka bersatu dalam sebuah pernikahan.

Pernikahan yang terbilang mewah ini mendatangkan para pejabat negara dan artis Ibu kota, bahkan pernikahan ini menjadi sorotan media. Bukan hanya menampilkan kemewahan namun juga cerita unik di balik pernikahan tersebut.

Banyak hal yang bisa kita simpulkan dalam cerita ini, yaitu dimana cinta itu tidak mengenal waktu dan tempat, dan jodoh pasti bertemu.

Narasumber Pewarta : Wira Satya/H Widi . Editor Red : Egha.

Dugaan Kasus Pelecehan Anak dibawah umur Gemparkan Bandung Barat 

0

BANDUNG BARAT, JABAR – Viral di sejumlah media online , terjadi lagi kasus Dugaan pelecehan seksual pada anak dibawah umur yang menggemparkan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Senin, (8/9/2025).

Menjadi sorotan publik , yang melibatkan diduga seorang Oknum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Dinas Tenaga Kerja Bandung Barat juga Owner dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dapur Desa Laksana Mekar berinisial “DR” alias Unyil diduga telah melakukan perbuatan tidak senonoh (pelecehan seksual ) terhadap ketiga anak tirinya yang masih di bawah umur .

Menurut informasi yang telah di himpun awak media, bahwa perbuatannya tersebut telah berlangsung sejak lama, akan tetapi perbuatan nya tersebut baru dilaporkan kepada pihak berwajib pada awal September 2025.

Saat awak media konfirmasi kepada Plt Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, Asep Sehabudin, didampingi Kabid P3A, Rini Hariyani, membenarkan adanya laporan tersebut. Dan, Beliau mengatakan, bahwa diduga korban pelecehan tersebut adalah ketiga anak tirinya sendiri dari terduga pelaku (DR).(Dilansir dari https://Koranpatroli.com)

Menurut konfirmasi dari Asep , bahwa ” yang Kami ketahui sejauh ini, bahwa korban ada tiga anak, semuanya adalah anak tiri dari terduga pelaku. Saat ini petugas Kami sedang menuju rumah korban bersama UPT dan Kepala Desa Laksamekar ,” ungkapnya Asep saat ditemui dikantornya ,Senin (8/9/2025).(Dilansir dari https://Koranpatroli.com)

Diketahui bahwa, Ketiga korban anak dibawah umur tersebut masih berstatus pelajar. Dua di antaranya masih duduk di bangku SMA kelas 10, sementara satu lainnya masih SMP kelas 8.

Selanjutnya menurut informasi yang telah dihimpun awak media, bahwa salah satu korban telah dijemput oleh ayah kandungnya, sedangkan dua anak lainnya masih berada di rumah ibu kandungnya .

Kemudian, DP2KBP3A menegaskan juga , bahwa pihaknya telah menurunkan tim untuk mendampingi para korban, termasuk memastikan kebutuhan psikologis dari anak -anak tersebut agar terpenuhi.

Menurut Rini Hariani mengatakan, bahwa ” karena kejadian ini menyangkut anak di bawah umur, maka Kami menjalankan tupoksi Kami untuk melakukan pendampingan bagi korban , dan apabila diperlukan visum, maka akan dilakukan, dan Kami juga siap menghadirkan psikolog untuk korban,” ujarnya.

Selanjutnya, pihak dinas terkait hingga kini masih menunggu laporan resmi dari Polres Cimahi terkait hasil pemeriksaan. Berdasarkan konfirmasi terakhir, terduga pelaku sudah diamankan oleh pihak kepolisian.

Dalam hal ini, dugaan kasus pelecehan dan perbuatan tak senonoh inipun sempat memicu kebingungan publik , karena ramai beredar isu juga, bahwa Pelaku digadang – gadang merupakan Sopir Bupati Bandung Barat, namun, DP2KBP3A telah secara tegas mengatakan , bahwa kabar tersebut itu tidak benar.

Ditegaskan kembali, bahwa menurut Asep, bahwa ” Pelaku memang P3K di Disnaker, dan baru diangkat beberapa bulan lalu, tapi bukan sopir Bupati seperti kabar yang beredar saat ini,” ujar Asep.

Mengacu pada UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, setiap tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat.

Pasal 82 menyebutkan bahwa pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun, disertai denda maksimal Rp5 miliar.

Hingga saat ini dari pihak kepolisian masih melakukan pendalaman terhadap Kasus tersebut, apakah ada korban lain selain tiga anak tiri tersebut!?.

Sebelum menutup, DP2KBP3A menyampaikan ,bahwa Kami berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan baik visum , maupun psikologis para korban, sampai tuntas,” pungkasnya. (Red)

 

 

Narasumber Pewarta: AC/Yana . Editor Red: Egha.

SATGAS YONIF 511/DY POS MALAGAY Penuhi Kebutuhan Air Bersih untuk Masyarakat Pedalaman Papua 

0

LANNY JAYA – Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan , bahwa Program TNI AD Manunggal Air sepenuhnya merupakan inisiatif TNI Angkatan Darat. Program ini bertujuan untuk menyediakan akses air bersih bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedalaman Indonesia, termasuk Provinsi Papua Pegunungan.

 

Satgas 511/DY Pos Malagay baru beberapa hari menempati Pos setelah melihat banyak masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih. Dipimpin Langsung Danpos Malagay Lettu Inf Sena Nurjabbar S.Tr(Han) mengunjungi Honay-honay warga yang terkendala air di Kampung Numbukawi , Distrik Malagay, Kabupaten Lanny Jaya , Provinsi Papua Pegunungan, Sabtu (6/9/25).

 

Hasil meninjau medan sungai air bersih kurang lebih berjarak 2,7 Km dengan medan yang sangat sulit,tanjakan dan sangat jauh dari pemukiman honai Masyarakat, Satgas 511/ DY Pos Malagay berupaya mengalirkan dengan gratifikasi dari sumber air bersih dialirkan ke bak- bak penampungan di kampung yang kesulitan mendapatkan air bersih.

 

“Kami bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam mengakses air yang layak konsumsi.”ujar Danpos

 

Lebih lanjut Komandan Satuan Tugas Yonif 511/DY Mayor Inf Amar Supratman, bahwa

“Program air bersih ini bukan hanya tentang menyediakan sumber daya alam, tetapi juga tentang memberi harapan dan dasar kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Papua,”tegasnya

 

Mama Mina adalah salah satu warga di Desa Numbukawi Distrik Malagay Lanny Jaya Papua Pegunungan Tengah yang mengalami kesulitan air bersih.

 

“Terima kasih banyak Dansatgas 511, Danki dan semua anak anak Pos sudah bantu Mama dan Masyarkat dalam kesulitan, masyarakat semua senang.”tutupnya

 

Satgas 511/DY akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat Lanny Jaya Papua Pegunungan Tengah khususnya di Desa Numbukawi Distrik Malagay.

 

Narasumber Pewarta: Kasub Kogartap 0606/Bogor Mayor Inf Irwan Suwarna Irwan (SKOGAR BOGOR). Editor Red : Egha.

Ketua Pokja Wartawan KBB Tegaskan “Kaji Ulang Kenaikan Gaji Jumbo Anggota DPR-RI”!!

0

BANDUNG BARAT, JABAR – Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat akhirnya angkat bicara terkait polemik Gaji dan Tunjangan Jumbo rumah anggota DPR, bukan karena nilainya yang bisa menembus lebih dari Rp 100 juta per bulan, tetapi juga lantaran adanya tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang membuat seolah-olah para wakil rakyat bebas dari kewajiban pajak.

Pernyataannya muncul sehari setelah unjuk rasa besar-besaran yang berlangsung di depan Gedung DPR, Senin (25/08), berujung ricuh dan memicu gelombang kritik publik di media sosial.

Menurut Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat M Raup mengatakan, bahwa “Polemik ini muncul di tengah kemarahan publik yang memuncak akibat laporan gaji dan tunjangan anggota DPR yang melebihi Rp100 juta per bulan, di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit,”tegasnya.

Unjuk rasa yang digelar pada Senin (25/08/2025) oleh kelompok yang menamakan diri Gerakan Mahasiswa Bersama Rakyat, berlangsung panas dan sempat melumpuhkan lalu lintas serta jalur KRL di sekitar Stasiun Palmerah.

Rakyat kini sedang dalam kesusahan, kesulitan mencari uang, tapi DPR gajinya besar sekali,” tegasnya kembali M Raup.

Di tengah krisis ekonomi seperti ini dan ketimpangan sosial yang tajam, isu soal tunjangan dan gaji pejabat negara dipastikan akan terus menerus menjadi sorotan publik,”ujarnya M Raup selaku Ketua Pokja Wartawan Kabupaten Bandung Barat.

Kemarahan terhadap DPR tak hanya terjadi di jalanan, tapi juga terus mengalir di media sosial. Tagar-tagar seperti #BubarkanDPR dan #GajiDPR100Juta menjadi trending topik selama beberapa hari terakhir.

Benahi dan Sejahterakan dahulu Rakyat, sebelum Wakil Rakyat mensejahterakan dirinya sendiri,”pungkasnya.

Narasumber Pewarta: Ketua Pokja Wartawan KBB M Raup/Egha. Editor Red : Egha.

“`

Toleransi Umat Beragama dari Prajurit Badak Hitam

0
BOGOR – Pada hari Senin, Tanggal 25 Agustus Tahun 2025, pada Pukul 09.00 WIT, Masyarakat Distrik Malagai mendapatkan kabar dukacita atas meninggalnya Bapak Erson Weya.