JEJAK24JAM.COM | JAKARTA – Boy San mulai membangun Event Organizer PARINDO.

Baru baru ini Boy San , ketua umum PRANATACARA Artis Indonesia , mulai aktif mengembangkan Event Organizer dengan mengusung nama brand EO nya PARINDO Event Organizer.

Ini bertujuan untuk memperdayakan SDM yang ada di dalam komunitas itu sendiri, ada banyak artis pembawa acara, yang tergabung di dalam PARINDO itu sendiri, sehingga saya pribadi langsung menginisiasi untuk di buat PARINDO event Organizer .

Boy San saat diwawancara awak media mengatakan :
“Alhamdulillah hingga saat ini PARINDO sudah banyak menangi beberapa event besar dan kecil hanya dalam waktu yang cukup singkat .

Baru berjalan kurang lebih 1 tahun sudah puluhan event kita tangani dan semua sukses, rata-rata client dari EO kita selalu repit order.

Moto kita adalah break the limit , artinya tidak ada batasan untuk mencapai ke suksesan, semua bisa kita handle dengan baik, dan tidak ada kata terlambat untuk menciptakan sesuatu yg bernilai dan bermanfaat.” ujar Boy San.

Narasumber Pewarta: H Widi. Editor Red : Egha.“`

CITAPEN, CIHAMPELAS, KBB – Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Lembaga Masyarakat (LPKSM) Saluyu Menggelar Gerak Jalan Kebangsaan dalam rangka

Memperingati Hari Pers Nasional 2025, yang diselenggarakan pada
Hari Minggu,(09,/02/2025), pada Pagi hari,yang di mulai pada Pukul 07.00 Wib.

Dalam kegiatan ini dihadiri oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti bersama Pamriadi dan jajarannya.

Acara tersebut bertempat di Taman Puri Rt.01, Rw.04, Kp. Citapen, Desa Citapen,
Kec Cihampelas, Kab Bandung Barat.

Kedatangan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi 1 Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti disambut antusias oleh Warga, Relawan dan nampak hadir pula Ketua PATIK, dan FBI serta para tokoh warga masyarakat lainnya.

Tuti Turimayanti menyampaikan dalam sambutannya, bahwa” tujuan acara Gerak Jalan Kebangsaan ini adalah dalam rangka, Memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025 , karena Pers dapat menjadi corong utama dalam menyampaikan informasi baik sosialisasi program pemerintah, program daerah, serta program-program dari pusat,”ungkapnya sebagai pembuka sambutannya.

Ia berharap ” HPN 2025 menjadi momentum bagi dunia Pers untuk semakin maju, profesional, dan mendapat dukungan lebih dalam menghadapi tantangan industri media yang terus berkembang,” Ujarnya kembali dalam sambutannya.

HPN  kali ini yang jatuh pada 9 Februari 2025 ini dirayakan sebagai bentuk peringatan bagi insan Pers, sebab Pers merupakan bagian penting dalam sejarah, serta Pers harus terus mengembangkan diri agar informasi yang disampaikan lebih akurat, kredibel, dan sesuai kode etik jurnalistik, ” pungkasnya, pada awak media ini.

Selanjutnya, disampaikan pula oleh Pamriadi, bahwa ”  sebagai Apresiasi bagi Pers, maka Kami merayakannya yaitu dengan bersama-sama Lari Sehat dengan sejumlah rangkaian kegiatan lainnya, yang telah dipersiapkan oleh para pengurus dan Panitia,” tambahnya Pamriadi yang turut hadir mendampingi dalam agenda kegiatan tersebut.

Sebagai Penutup kegiatan tersebut Eka Sukmayanti sebagai Ketua Panitia, dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Lembaga Masyarakat LPKSM Saluyu, menyampaikan ” terimakasih kepada seluruh pihak, warga masyarakat, serta awak Media yang telah hadir, dan turut mengsukseskan Acara ini, hingga berjalan dengan lancar sesuai harapan,” pungkasnya.

Selanjutnya Acara dilanjutkan dengan panggung seni musik, pembagian penghargaan, serta door prize dan acara lainnya, hingga dengan selesai penutupan kegiatan pun berjalan dengan lancar sesuai harapan bersama. (Red)

NARASUMBER PEWARTA: RED/EGHA. EDITOR RED: EGHA.

JEJAK24JAM.COM | KAMIS, 6 FEBRUARI 2025.

KOTA BANDUNG – Sebanyak 22 dewan pimpinan daerah (DPD) kota/kabupaten Gerakan Gubernur Aing Dedi Mulyadi (Gadil) melakukan pemakjulan terhadap ketum DPP Gadil, Doni Mulyana Kurnia Minggu (02/02/2025) di Jalan Hegarmanah No. 10 Kota Bandung.

Hadir langsung Sekjen Gadil, Jojo Jajuli ( JJ ). Menurutnya, hari ini DPP Gadil resmi memakjulkan Dony Mulyana Kurnia dari jabatannya ketum DPP DPP Gadil, lantaran kesalahan berat, diantaranya :

Ketum Gadil (Dony Mulyana Kurnia) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dan tujuan gerakan, serta tidak mencerminkan kepemimpinan yang sesuai dengan semangat perjuangan .

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi yang berdampak pada melemahnya kepercayaan relawan dan pengurus terhadap kepemimpinan yang berjalan.

Minimnya koordinasi dan komunikasi efektif dengan relawan serta pengurus daerah, yang menyebabkan terhambatnya gerakan di berbagai wilayah .

Terbukti melanggar kode etik keorganisasian, yaitu keberpihakan ketum Gadil bahkan mendukung orang – orang baru yang tidak tercatat dalam SK dan membuat wag baru diluar wag resmi yg sdh diatur ditetapkan sesuai P.O dan surat edaran DPP GADIL.

Membuat keputusan dan menerbitkan SK baru secara pribadi, tidak melalui mekanisme keorganisasian yang berlaku, dengan kata lain; tidak melibatkan kesekjenan/ pengurus DPP dan para pengurus DPD.

JJ menyampaikan, bahwa “Jelas (Dony) mencemarkan Gadil karena dia hanya mementingkan jabatan ketum, karena faktanya sejak awal berdiri pembentukan jaringan 27 DPD Kota Kabupaten, video testimoni dukungan, kampanye sampai dukungan suara TPS 17.760 semua hasil kerja kerja taktis Kesekjenan dan 27 DPD,” ujar JJ

Selanjutnya “Jadi, jelas pemakjulan ini untuk membersihkan nama baik Gadil dan menjaga nama baik Dedi Mulyadi. Kami yakin kang Dedi tak mungkin mengadu domba relawannya. KDM sudah menang, jangan dikotori. Intinya, pokok masalah ini ialah kredibilitas moral yang mesti ditegakkan,” katanya.

Dan, R. Nitha Yudiar Putra yang merupakan Wakil di Kesekjenan Gadil pun ditunjuk sebagai Sekjen DPP Gadil. Dia pun mengaku berterima kasih atas penunjukan dari Ketum Gadil, JJ dengan diketahui pula Bendahara Umum Gadil, Lia Erlia pun menyebut pihaknya sudah mengumpulkan bukti – bukti atas apa yang dilakukan Dony Mulyana Kurnia.

“Kami telah miliki bukti-bukti selain 5 poin pemakjulan diatas di mana Dony ini tak sah menjadi Ketum lantaran mengeluarkan Kesekjenan dari wag DPP GADIL yang notabene wag tsb dibuat oleh Kesekjenan. Tapi, meski telah dimakjulkan dari jabatannya, Gadil pun memberikan peluang untuk tetap bersinergi karena jasanya, sehingga menempatkan Dony sebagai anggota dewan pertimbangan DPP Gadil,” pungkasnya nya.(*)

NARASUMBER PEWARTA: JJ/EGHA. EDITOR RED: EGHA.

KOTA BANDUNG, JABAR – Komisi 5 DPRD Jabar menggelar Rapat Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) SMA Jabar dengan Komisi 5 DPRD Jabar, yang dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua DPRD Prov Jawa Barat pada hari Senin, 3 Februari 2025.

Dalam Rapat Forum Kepala Sekolah Swasta ( FKSS) menghasilkan poin-poin sebagai berikut:

1. Ijazah diberikan oleh sekolah kepada siswa yang menunggak setelah MoU di TTD oleh pihak Pemprov dan BMPS yang melibatkan FKSS.

2. DPRD mendorong Disdik Jabar untuk mengeluarkan Surat Edaran ( SE ) Terbaru sebagai revisi SE sebelumnya Dalam rangka melindungi sekolah swasta yang terdampak akibat SE sebelumnya bahwa ijazah harus dibagikan paling lambat tggl 03 Februari.

3. DPRD Jabar akan mengalokasikan anggaran untuk membantu penyelesaian masalah tunggakan ijazah.

4. DPRD meminta sekolah segera menyelesaikan data terkait ijazah melalui Disdik Jabar.

5. Penggantian tunggakan ijazah tidak terkait dengan Dana BPMU.

Demikian disampaikan oleh Ketua – Sekjen FKSS SMA Jabar.

Kemudian awak media ini meminta pendapat pada salah satu Kepala Sekolah di SMAN 1 Padalarang, Bandung Barat, bernama Lina, S.Pd., M.T terkait point – point yang disampaikan dalam forum tersebut.

Menurut Lina, S.Pd., M.T , menyampaikan bahwa ” Hal tersebut merupakan upaya organisasi FKSS dalam menyampaikan usulan yg disampaikan kepada Ketua dan Wakil DPRD Komisi V, sebagai upaya menyampaikan aspirasi dari seluruh anggota organisasinya, agar diberikan alternatif untuk teknis ‘pembagian’ ijazah di sekolah swasta,”ungkapnya.

Usulan tersebut sah- sah saja disampaikan, agar bisa diberikan relaksasi dari SE Disdik Jabar tentang pembagian Ijazah yang masih tersisa di sekolah sambil menunggu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, setelah pelantikan Gubernur pada tanggal Kabar terbaru kesiapan presiden 20-2-2025,”jelasnya kembali.

Selanjutnya, disampaikan pula Sekolah Swasta banyak yang keberatan dengan kebijakan tersebut, karena Sekolah Swasta berbeda dengan Sekolah Negeri yg merespon positif pembagian ijazah tersebut, mulai dari pemberitahuan lewat media sosial, menghubungi ketua angkatan, mendatangi ke alamat – alumni,serta door to door , agar bisa dibagikan, gratis,”pungkasnya Kepala Sekolah SMAN 1 Padalarang Lina S.Pd.,MT.

<img src=”https://infoindonesiainews.com/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot_20250205-152121.jpg” alt=”” width=”720″ height=”927″ class=”alignnone size-full wp-image-38426″ />

NARASUMBER PEWARTA: RED. EDITOR RED : EGHA.

JEJAK24JAM.COM | BOGOR – Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 7 kendaraan terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, pada Selasa (4/2) malam. Insiden bermula ketika truk pengangkut galon air hendak memasuki Gerbang Tol Ciawi menuju arah Jakarta.

Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus, mengatakan total ada tujuh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan maut di Gerbang Tol Ciawi, Bogor, Jawa Barat.

“Adapun kendaraan yang terlibat ada tujuh kendaraan yang terlibat, satu truk tronton, kemudian lima minibus dan satu sedan,” kata Wiyagus di RSUD Ciawi (5/2).

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Eko Prasetyo, menambahkan, insiden tersebut diduga rem truk yang tidak berfungsi normal (blong).

“Truk tronton muatan galon air yang berjalan dari arah Ciawi menuju Jakarta, diduga kendaraan gagal fungsi rem ketika di Gerbang Tol Ciawi 2, sehingga menabrak kendaraan di depannya,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (5/2/2025).

Dirinya juga menjelaskan, 19 orang menjadi korban dalam insiden tersebut, 8 diantaranya meninggal dunia. Untuk para korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ciawi guna mendapatkan penanganan medis.

Narasumber Pewarta: Septiawan/Marsono. Editor Red :  Egha.

JEJAK24.COM | TAOPA – Sebanyak 500 masyarakat kecamatan taopa dan Kecamatan moutong terlibat dalam aksi penolakan aktivitas pertambangan di hulu sungai kecamatan taopa.

Selasa, 04 Februari 2025 titik aksi yang berlokasi di jembatan taopa berlangsung dengan damai, masyarakat menilai pertambangan di hulu sungai tersebut berdampak pada pencemaran air sungai sehingga menjadi keruh.

Dalam aksi yang di akomodir FORUM KEPALA DESA BANTARAN SUNGAI TAOPA (FKDBST) dengan tuntutan :

1. Tutup Pertambangan Ilegal (PETI) di Wilayah Kec. Moutong Khususnya di Hulu Sungai Taopa.

2. Tangkap Para Pelaku PETI dan Para Donatur PETI.

3.KAPOLDA,DAMREM,GUBERNUR, Harus Memanggil dan Proses, Kapolsek Moutong, Taopa DANRAMIL Moutong, Camat Moutong untuk di mintai pertanggung jawaban yang di duga tela melakukan pembiaran kegiatan ilegal (PETI) di wilayahnya. Pasal 158 UU NO 4 THN 2009 (UU MINERBA).

4. POLDA (KRIMSUS) Harus Menyita Alat Berat Excavator sebagai barang bukti kejahatan pencemaran Lingkungan, dan tambang ilegal yang melanggar undang-undang. Sarta aturan hukum Negara RI pasal 46 ayat 1(1) KUHP.

5. Mendesak Ketua DPRD Parigi Moutong menindak lanjuti dan menginvestigasi tentang tuntutan kami.

6. Meminta kepada Bupati Parigi Moutong segara memanggil Kepala Desa Mbelang Kec. Moutong yang terindikasi sengaja mengizinkan desanya sebagai pintu masuk terkait dengan keluar masuknya Alat berat yang telah melaksanakan kegiatan PETI di Hulu sungai Taopa.

7. Bupati Parigi Moutong segera memanggil pimpinan dari SPBU Lambunu yang diduga ikut aktif dalam menyuplai bahan bakar minyak (BBM) solar pada kegiatan PETI di hulu sungai Taopa.

Dari tuntutan tersebut langsung mendapatkan respon dari pihak KAPOLSEK, TNI, DANRAMIL dan Pemerintah setempat untuk menandatangani lembar perjanjian agar segera memberhentikan aktivitas pertambangan ilegal di hulu sungai taopa.

“Saya selaku Ketua umum HPMKT akan terus mengawal gerakan-gerakan masyarakat yang sampai hari ini di rugikan karna aktivitas pertambangan dan terus menelusuri siapa investor yang merusak ekosistem,”Pungkasnya.

Narasumber Pewarta : Korlap Aksi Moh Ishak Ketua Umum/AA. Editor Red : Egha.

BANDUNG BARAT , JABAR – Menanggapi berbagai keluhan yang beredar terkait pengelolaan dana BOS di SDN Pasir Haur,  Bojong Koneng, Bandung Barat, Kepala Sekolah akhirnya buka suara dan memberikan klarifikasi resmi. Selasa, (04/02/2025).

Ia menegaskan, bahwa “semua permasalahan telah diselesaikan dengan baik, dan pihak sekolah tetap berkomitmen untuk menjalankan transparansi dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan siswa dan tenaga pendidik,”ungkapnya Kepala Sekolah SDN Pasir Haur, R Engkur Kuraesin, pada awak media ini.

Dalam pernyataannya, Kepala Sekolah SDN Pasir Haur,  Bojong Koneng, Bandung Barat, tersebut menyampaikan, bahwa “penggunaan dana BOS telah melalui prosedur yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun beberapa kendala yang sempat muncul, telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan pihak-pihak terkait, bahkan disini Saya menanggapi Isu tersebut dan menyatakan bahwa, Saya tidak mengelola Dana Bos itu sendiri, akan tetapi dikelola oleh Bendahara Apong dan Ketua Komite sekolah Cucun Sunarti,” ungkapnya.

Kami memahami keresahan para orang tua dan guru. Namun, saya ingin menegaskan, bahwa “tidak ada unsur penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS. Jika ada Miss komunikasi yang di muat dalam media lain terkait penggunaan beberapa keperluan sekolah,itu adalah isu semata, dan tidak sesuai Faktanya,” ungkapnya dengan tegas.

Lanjutnya , terkait seragam yang pembelian Rp, 200.000,- tersebut , itu semua adalah permintaan dari orang tua murid sendiri, agar dikelola oleh Komite sekolah, dan Bendahara,”ungkapnya.

menurut Apong selaku bendahara sekolah SDN Pasirhaur mengatakan, bahwa “selama ini Kepala Sekolah R.Engkur Kuraesin, M.Pd tidak pernah memegang uang kas sekolah dan dana bos. Saya selaku bendahara merasa miris ketika ada berita tidak jelas diluar sana, ,”pungkasnya dengan nada kesal.

Senada dengan Ketua Komite SDN Pasirhaur Cucun Sunarti mengatakan,bahwa ” selama ini Saya dan Kepala Sekolah juga bendahara, serta bidang operator selalu menggelar rapat untuk musyawarah, setiap ada kegiatan disekolahnya tersebut, dan masalah hutang sekolah pun itu adalah hutang setiap kegiatan sekolah yang memakai dana yang dianggarkan oleh Kepala Sekolah,”ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Cucun tentang seragam yang beredar diluar, itu semua tidak benar,” ujarnya.

Menurut Ketua Komite Cucun Sunarti juga menyanggah bahwa seragam, maupun seragam olahraga, maupun Dana Bos tersebut itu tidak benar dikelolah oleh Kepala Sekolah, karena setiap kali Kita membicarakannya melalui Musyawarah untuk mendapat kesepakatan dengan Bendahara dan Komite Sekolah ,”jelasnya.

Lalu, Ia menegaskan, bahwa ” semua isu yang beredar diluar tidak benar. Dan pihak sekolah tetap berkomitmen untuk menjalankan transparansi dalam pengelolaan anggaran demi kepentingan siswa dan tenaga pendidik,” pungkasnya menutup klarifikasi nya.

Narasumber Pewarta: Sabar Sihotang MH. Editor Red : Liesnaegha.

BANDUNG BARAT,  JABAR – Kebhinekaan global adalah sikap menghargai dan toleransi terhadap perbedaan budaya, suku, agama, dan bahasa di seluruh dunia.

Kebhinekaan global dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya adalah untuk meningkatkan toleransi dan kerja sama antar masyarakat yang beragam.

Begitupun dengan acara kegiatan yang digelar oleh SDN Lebak Gede, Kabupaten Bandung Barat, bertemakan “Puncak P5 Bhineka Global Unity in Diversity”. Pada hari Sabtu, 1 Pebruari 2025.

Kepala Sekolah SDN Lebak Gede Tuti Asriyati, sekaligus sebagai Ketua Penyelenggara , mengatakan , bahwa untuk pengelolaan anggaran kegiatan ini dikelola oleh Ai Herlina sebagai Bendahara, kemudian untuk Sekretaris Tika R. S., serta untuk seksi dekorasi adalah Saudara Ziyan.

Selanjutnya untuk seksi penyusunan acara itu sendiri oleh Iis Arismayanti , Ghina Fikri Zakiyyah , dan untuk seksi Keamanan oleh

Ece, dan Ade, dan untuk seksi Dokumentasi oleh Saudari Puspa.

Kepala Sekolah SDN Lebak Gede Tuti Asriyati menyampaikan, bahwa acara “Puncak P5 Bhineka Global Unity in Diversity” mendapatkan antusiasme yang sangat tinggi dari siswa. Banyak dari mereka yang mengaku senang dapat belajar dan mengenal berbagai kebudayaan dari daerah yang menunjukkan bahwa siswa merasakan pentingnya menjaga warisan budaya dan saling menghormati perbedaan,” ujarnya.

Selanjutnya, Tuti Asriyati mengatakan pada awak media ini, bahwa “acara Puncak P5 Bhineka Global Unity in Diversity” ini dirancang dengan tujuan untuk membangun karakter siswa yang lebih inklusif, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan. Siswa diajak untuk memahami pentingnya toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka diberi pemahaman bahwa perbedaan, baik dalam hal budaya, agama, bahasa, maupun adat istiadat, adalah kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide dan gagasannya,”pungkas Kepala Sekolah SDN Lebak Gede Tuti Asriyati menutup penjelasannya.

Narasumber Pewarta : Sabar Sihotang MH. Editor Red: Egha.