BANDUNG BARAT, JABAR – Polemik terkait pelaksanaan rotasi dan mutasi 14 pejabat eselon II di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang digelar oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail,saat ini memicu polemik hujan kritik dan Sorotan tajam dari sejumlah kalangan.
Dan, ini semua diduga mengarah pada Sekretaris Daerah (Sekda) Ade Zakir yang disebut-sebut sebagai aktor kunci di balik semua kekacauan sebuah birokrasi yang terjadi saat ini di pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Dan, menurut salahsatu pendapat yang muncul ke permukaan, bahwa Kebijakan yang diklaim, seharusnya melalui evaluasi kinerja dan uji kompetensi, tapi ternyata, kini Diduga terdapat dan penuh dengan intrik politik, penabrakan sistem,hingga ini dapat berpotensi memicu mosi ketidak percayaan publik,”ungkapnya.
Selanjutnya, Rotasi dan mutasi yang digelar oleh Bupati Bandung Barat menurutnya aneh dan janggal, terkesan sarat permainan politik, bisa- bisa rungkad Bandung Barat ini,”ungkapnya aktifis dari salahsatu Paguron, yang tak ingin menyebutkan namanya, karena beliau merasa hanya warga biasa, hanya seorang prajurit saja mengikuti apa kata rajanya, sambil tersenyum.
Kemudian, menurutnya kembali” Seharusnya Beliau Fokus dulu kepada kesenjangan Perekonomian Masyarakat wilayahnya, yaitu infrastruktur, contoh : lihatlah salahsatu jalan rusak parah di Lembang, sampai-sampai viral ditanami pohon pisang,” tegasnya kembali.
Melihat kejanggalan ini Kita sudah muak, menurutnya juga rotasi mutasi jabatan ini seharusnya berdasarkan skill dan kemampuan dengan melalui proses evaluasi,kalau dipimpin bukan sama ahlinya, dan dari nol lagi yaa… hancurlah ujung-ujungnya, karena setiap pimpinan harus dapat persentase dengan melihat anggaran,”tambahnya tersirat kekecewaannya, saat menyampaikan pendapatnya kepada awak media ini, pada hari Jum’at,[19/9/2025 10.17].
“Aneh banyak kekosongan atas Jabatan Kepala Dinas di Pemerintahan kabupaten Bandung Barat ini..,mumet, jangankan sejahterakan masyarakatnya , sejahterakan prajurit nya juga enggak, ” ujarnya
Menurutnya sepanjang kiprahnya kebijakan diklaim sebagai tindak lanjut hasil evaluasi kinerja, uji kompetensi, dan evaluasi, hingga putusan PTUN Bandung.
Selanjutnya, awak Media menemui salahsatu Ketua organisasi lainnya, dan berpendapat, bahwa Rotasi Mutasi 14 Pejabat eselon di Bandung Barat, kini telah menjadi sorotan publik dan malah semakin tajam, karena mutasi kali ini dianggap tidak adil, pejabat berprestasi justru dipinggirkan, jabatan hasil open bidding tidak sesuai mekanismenya, bahkan ada pejabat bermasalah malah tetap dipertahankan di kursi strategisnya,” pungkasnya.
Sebelum menutup pembicaraannya, berpesan Menurutnya, Kompetensi ASN berbeda-beda. Harusnya ada pertimbangan track record dan latar belakang pendidikan, hibgga pejabat dari OPD tipe A malah dilempar ke OPD tipe C. terkesan loncat-loncat dan tidak masuk akal,” pungkasnya.
Terakhir, Sekretaris Daerah (Sekda) diduga sebagai aktor sentral di balik Polemik kisruh Rotasi mutasi ini dinilai gagal untuk menjaga sistem karier ASN yang jelas dan terukur.
NARASUMBER PEWARTA: (D) / TIM RED. EDITOR RED : EGHA.
“`
